DFW ingatkan kesiapan infrastruktur untuk tingkatkan PNBP perikanan

·Bacaan 2 menit

Lembaga pemerhati kelautan dan perikanan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengingatkan pentingnya untuk mempersiapkan infrastruktur agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan bisa melesat pada tahun 2022.

"Aturan dan instrumen pelaksanaan pendukung PNBP pascaproduksi seperti sistem pencatatan, enumerator, syahbandar, timbangan online, dan sistem jaringan belum siap 100 persen di lapangan," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memasang target realisasi PNBP pada tahun 2024 yang akan datang yaitu hingga sebesar Rp12 triliun.

Berdasarkan laporan KKP, sampai tanggal 29 Desember 2021 realisasi PNBP kelautan dan perikanan mencapai Rp1,093 triliun. Hal ini mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2020.

Walaupun mengalami peningkatan, DFW Indonesia mengingatkan bahwa peningkatan tersebut merupakan akumulasi semua sumber PNBP KKP yang meliputi PNBP perikanan, BLU (Badan Layanan Umum), PNBP lainnya dan potensi tagihan.

Abdi mengatakan bahwa realisasi PNBP keseluruhan KKP tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 30,1 persen dari realisasi tahun 2020. “Meningkat dari Rp840 miliar menjadi Rp 1,093 triliun atau naik sebesar 30,1 persen," katanya.

Namun Abdi mengingatkan bahwa untuk realisasi PNBP perikanan tangkap hanya mengalami kenaikan sebesar 7,4 persen. “PNBP Perikanan hanya naik 7,4 persen atau sebesar Rp48 miliar dari Rp643 miliar tahun 2020 menjadi Rp691 miliar tahun 2021” kata Abdi.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa dirinya bangga bahwa KKP pada tahun 2021 ini sudah bisa melakukan banyak hal termasuk mencapai jumlah PNBP 2021 yang meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya.

"Tahun 2022, kalau kita menggunakan tagline accelerate (akselerasi/percepatan), insya Allah kita akan bisa lebih cepat lagi," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Menteri Trenggono meyakini bahwa pada tahun depan PNBP bisa mencapai lebih dari Rp3 triliun. "Kalau pada akhir tahun 2022, PNBP bisa mencapai Rp4 triliun, kita sudah setara dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," katanya.

Berdasarkan data KKP, total jumlah tangkapan yang diperbolehkan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ada 9,45 juta ton per tahun, dengan nilai produksi total seluruh Indonesia mencapai hingga sekitar Rp229,3 triliun.

Baca juga: KKP: PNBP Perikanan 2021 hampir capai Rp1 triliun
Baca juga: DFW: Pastikan investasi pulau kecil tidak hambat akses nelayan melaut
Baca juga: KKP: PNBP perikanan tangkap 2021 tertinggi sepanjang sejarah

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel