Di Forum KTT ASEAN, Jokowi Bicara Hukum Laut Internasional

Mohammad Arief Hidayat, Reza Fajri
·Bacaan 1 menit

VIVA – Presiden Joko Widodo mengangkat dua isu utama saat menghadiri secara virtual KTT dua tahunan ASEAN. Isu pertama ialah memperkuat upaya integrasi ekonomi antara ASEAN dengan Australia.

Pada hari Minggu yang akan datang, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) akan ditandatangani. Menurut Jokowi, implementasi RCEP nantinya akan membutuhkan komitmen yang besar dari semua pihak.

"Saya yakin RCEP ini akan menjadi katalis pemulihan ekonomi di kawasan bahkan dunia," kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, pada Sabtu, 14 November 2020.

Jokowi juga memandang ASEAN-Australia perlu memperkuat komitmen untuk meningkatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru melalui peningkatan kelancaran lalu-lintas barang dan penguatan rantai pasokan global, yakni dengan memanfaatkan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif, pengembangan kerja sama industri 4.0 dan ekonomi digital, serta peningkatan interaksi antara pelaku usaha ASEAN dan juga Australia.

Kedua, Jokowi mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan. Menurut dia, stabilitas dan keamanan kawasan adalah fondasi bagi upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS (sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut) 1982, adalah kunci. Pesan ini perlu terus kita gaungkan ke dunia," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi memandang implementasi program secara konkret dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sangat krusial sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di kawasan.

"Di masa sulit ini, kerja sama adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Saya yakin kemitraan ASEAN dan Australia dapat menjadi penyangga utama paradigma kerja sama dan kolaborasi bagi stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan," lanjut Presiden Jokowi. (ren)

Baca: Cek Fakta: China Bangun Pangkalan Militer di RI, Seruan Jihad Bergema