Di Hadapan 70 Direksi dan Pegawai BUMN, KPK Ingatkan Ancaman Gratifikasi

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ancaman penerimaan gratifikasi kepada sekitar 70 jajaran direksi dan pegawai dari dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Boma Bisma Indra (PT BBI) dan PT Varuna Tirta Prakasya, Persero (PT VTP).

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menyebut, KPK memberikan pemahaman tentang gratifikasi ilegal, perbedaan gratifikasi dengan suap, serta apa saja bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Ipi mengatakan, jika penyelenggara negara atau pegawai negeri melaporkan penerimaan gratifikasi dalam 30 hari kerja, maka gugur ancaman pidana.

"Sebaliknya, jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pemidanaan sebagaimana Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan," ujar Ipi dalam keterangan pers, Selasa (12/5/2020).

Dalam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan jika terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya dalam 30 hari kerja, maka diancam pidana seumur hidup atau bisa dijerat pidana pinjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Sampaikan Hal Teknis Soal Gratifikasi

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Ipi menyebut, dalam sosialisasi yang dilakukan melalui telekonferensi ini dihadiri oleh Dirut PT BBI Yoyok Hadi Satriyono dan Direktur Operasional dan Pemasaran PT BBI M Agus Budiyanto beserta jajaran. Sedangkan dari PT VTP sosialisasi dihadiri Direktur Utama Yusuf Danadibrata, Direktur Erwin Satria dan Manager Cabang beserta jajarannya.

Ipi mengatakan, di hadapan direksi dan pegawai BUMN tersebut, KPK menyampaikan informasi tentang dasar hukum dan hal-hal teknis terkait gratifikasi hingga tata cara pelaporan.

Sosialisasi kepada BUMN telah dilakukan KPK sejak lama sebagai bentuk komitmen KPK dalam pengendalian gratifikasi di seluruh Instansi di bawah Kementerian BUMN beserta anak perusahaannya. 

Ipi menyebut, subjek penerima gratifikasi pada umumnya adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Namun demikian, pegawai yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, merupakan termasuk dalam subyek penerima gratifikasi. Karenanya, dia juga terikat pada aturan tentang gratifikasi," kata Ipi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: