Di Sidang Brigjen Hendra, 2 Polisi Mengaku Tak Tahu Pasal Penyitaan Barang Bukti

Merdeka.com - Merdeka.com - Dua anggota Polri, Tomser Kristianata dan Munafri Bahtiar mengaku tidak mengetahui Pasal 38 KUHAP berkaitan dengan penyitaan barang bukti (barbuk). Pengakuan itu mereka sampaikan ketika menjadi saksi sidang perkara obstruction of justice pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (27/10).

Keterangan itu dilayangkan penasihat hukum berkaitan CCTV di Kompleks Polri Duren Tiga, Jaksel, atau kawasan rumah dinas Ferdy Sambo. Oleh Sambo, CCTV itu minta untuk diamankan.

"Anda paham 38 KUHAP?" tanya penasihat hukum Brigjen Hendra dan Agus ke Tomser.

"Pasal berapa?" balas Tomser.

"(Pasal) 38 KUHAP terkait dengan penyitaan barang bukti," tanya kembali penasihat hukum.

Tomser diam kemudian mengaku tidak mengetahui soal aturan tersebut.

Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel juga menanyakan pertanyaan yang sama ke Tomser.

"Mengerti tidak saudara?" tanya Ahmad Suhel.

"Siap tidak (tahu terkait Pasal 38 KUHAP," jawab Tomser.

Penasihat hukum kembali menanyakan hal yang sama pada saksi Munafri.

"Tidak (tahu)," ucap Munafri.

Isi Pasal 38 KUHAP, sebagai berikut.

Pasal 38

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

Untuk diketahui, dalam berkas dakwaan dijelaskan peran Munafri dan Tomser dalam perkara ini adalah menemani AKP Irfan Widyanto untuk mengambil DVR CCTV di pos satpam.

Setelah diperiksa, ternyata terdapat DVR yang aktif di pos satpam itu. Lantas diambil Irfan untuk kemudian mengontak seorang pemilik usaha CCTV, Tjong Djiu Fung alias Afung.

Dakwaan Obstruction Of Justice

Diketahui, Hendra dan Agus didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Arif Rahman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto.

Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka disebut jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir J tewas.

"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya," demikian dakwaan JPU.

Atas tindakan itu, mereka didakwa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. [lia]