Dicap Negara Bebas, Intoleransi di Indonesia Tinggi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar mengatakan, meningkatnya sikap intoleransi terhadap perbedaan identitas publik Indonesia semakin mengkhawatirkan karena 15-80 persen merasa tidak nyaman hidup berdampingan dengan orang berbeda identitas.

Menurutnya, sikap intoleransi merujuk survei Lingkaran Survei Indonesia Community mengafirmasi keresahan umum di kalangan masyarakat tentang intoleransi sosial. Bahkan, di tingkat internasional, sejak 2005, tren kebebasan ikut menurun dibanding 2002 lalu.

"Ini kabar buruk pertama. Kalaupun Freedom House mencatat Indonesia masuk kategori free sejak 2006, skor kebebasan sipil Indonesia selalu lebih rendah dibanding skor hak-hak politik," ujar Novri dalam rilis survei 'Meningkatnya Populasi yang Tidak Nyaman dengan Keberagaman' di Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Sebenarnya, lanjut Novriantoni, intolerasi, diskriminasi, bisa ditanggulang dengan catatan Negara tegas. Di Amerika, tidak semuanya toleran. Sekalipun warga boleh tidak suka dengan kelompok apapun, jka menyatroni rumah orang, akan berhadapan dengan hukum negara.

Kabar buruk kedua adalah Indonesia dicap sebagai negara gagal secara konstitusi. Hal itu terlihat karena pemerintah gagal menegakkan konstitusi dengan membiarkan intoleransi dan kekerasan agama di Indonesia dalam lima tahun terakhir masih saja terjadi.

"Pemerintah gagal mengambil langkah-langkah memadai untuk menangkal diskriminasi, restriksi dan penyerangan atas Ahmadiyah dan minoritas lainnya. Gagal juga membendung fatwa MUI tentang sekularisme, pluralisme dan liberalisme pada 2005," tambahnya dengan merujuk International Religious Freedom Report for 2011.

Kegagalan lainnya terlihat ketika Pemerintah tak mampu menahan inisiatif pemerintah daerah untuk melarang, bahkan mencegah vandalisme atas fasilitas Ahmadiyah, tak mengambil lahan konkrit untuk mengukuhkan keputusan MA pada Desember 2010 yang melegalkan pembukaan ulang GKI Yasmin.

Kabar buruk terakhir, adalah ditaklukkannya hukum oleh intoleransi. Yang terjadi di lapangan, hukum tumpul ketika berhadapan dengan aksi kekerasan yang dilakukan massa, di mana pelakunya sering tidak diproses secara hukum. Berbeda dengan korban yang justru dikriminalisasi.

"Ini terjadi baik dalam kasus Ahmadiyah, GKI Yasmin, maupun Syiah. Ironi kekerasan terhadap Ahmadiyah pada 2011 di Cikeusik, 12 orang pelaku dipenjara tiga sampai enam bulan. Korban kekerasa dari warga Ahmadiyah justru dihukum enam bulan penjara," tukasnya merujuk laporan Freedom House in the World 2012 tentang Indonesia.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.