Didakwa Memeras dan Terima Gratifikasi Rp10 Miliar, Perwira Polda Sumsel Diadili

Merdeka.com - Merdeka.com - Perwira menengah di Polda Sumatera Selatan (Sumsel), AKBP Dalizon diadili di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Jumat (10/6). Dia didakwa menerima gratifikasi berupa fee proyek di Musi Banyuasin.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Mangapul Manalu. Terdakwa Dalizon dihadirkan secara virtual.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Ichwan Siregar menyebutkan, terdakwa menerima gratifikasi atas paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Musi Banyuasin tahun anggaran 2019. Total uang yang diterimanya Rp10 miliar. Uang itu disimpan dalam dua kotak kardus dan diantarkan langsung ke rumah terdakwa di Palembang.

Minta Fee 5 Persen

Modus yang digunakan terdakwa adalah dengan cara memaksa Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori untuk memberikan fee sebesar 5 persen terkait penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel. Terdakwa mengancam akan melanjutkan penyidikan jika permintaannya tidak dikabulkan.

"Terdakwa memaksa Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin untuk memberikan uang sebesar Rp5 miliar agar tidak melanjutkan penyidikan dan Rp5 miliar untuk pengamanan agar tidak ada aparat penegak hukum lain melakukan penyidikan atas upaya tindak pidana korupsi di dinas itu," ungkap Ichwan.

Setelah uang diberikan, terdakwa tetap memproses kasus itu dengan administrasi abal-abal. Perbuatan jahat terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang dari proyek di Musi Banyuasin.

Aliran Dana ke Atasan

Dalam dakwaan, JPU juga menyebut aliran fee proyek itu juga diterima atasan Dalizon, yakni Anton Setiawan yang saat itu menjabat Direktur Reskrimsus Polda Sumsel. Anton diberi terdakwa uang sebesar Rp4,750 miliar.

"Terdakwa mengaku menyetorkan uang fee kepada atasannya, yakni Anton Setiawan," kata dia.

Atas perbuatan itu, terdakwa didakwa JPU dengan pasal alternatif kumulatif sebagai aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana gratifikasi dan pemerasan. JPU menggunakan Pasal 12e atau 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Penasihat hukum terdakwa, Anwar Tarigan menyebut akan menyiapkan eksepsi atas dakwaan jaksa. Menurut dia, dakwaan tidak benar dan kliennya diyakini bebas dari jeratan hukum.

"Secara formalitas dakwaan JPU ada yang tidak benar. Karena itu kami siapkan eksepsi atas dakwaan itu," kata dia. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel