Diduga Lakukan Pungli, Kalapas Parepare dan Takalar Dinonaktifkan Kemenkum HAM

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) memutuskan menonaktifkan dua Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Parepare Zainuddin dan Takalar, Rasbil. Dua Kalapas dinonaktifkan karena viral diduga melakukan pungutan liar.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sulsel, Suprapto mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan pungli yang viral di Parepare dan Takalar. Suprapto menyebutkan keduanya kini dinonaktifkan sementara.

"Untuk sementara kita bebas tugaskan dulu, sambil menunggu pemeriksaan itu benar atau tidak," kata Suprapto kepada wartawan di Kantor Kemenkum HAM Sulsel, Senin (1/8).

Suprapto menyebutkan kedua Kalapas tersebut dinonaktifkan mulai hari ini. Ia juga mengaku telah meminta klarifikasi terhadap kedua Kalapas tersebut terkait pungli.

"Kami panggil kalapasnya ke sini untuk memberikan penjelasan. Kalapasnya menjelaskan bahwa kami sudah tidak ada lagi pungutan. Namun, bukti (kuitansi) itu kami coba telusuri," lanjutnya.

Dia mengaku sudah melihat kuitansi yang diduga merupakan pungli. Dalam kuitansi tersebut, terlihat jumlah Rp15 juta dan tertulis pembayaran pengurusan yang ditujukan kepada Emil yang disertai perangko Rp10 ribu.

"Bukan (pungli pengurusan remisi). Makanya kita kembangkan itu untuk apa," terang dia.

Dia menambahkan Kemenkum HAM Sulsel telah membentuk tim dan dikirim ke Parepare serta Takalar. Tim tersebut akan melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa nama Emil yang terdapat dalam kuitansi.

"Baru mau diperiksa. Karena tim dibentuk akan berangkat ke Takalar dan satu lagi menuju Parepare," tuturnya.

Terkait sanksi, Suprapto belum bisa mengatakan. Ia beralasan hal tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan. "Kita kan belum tahu ini benar atau tidak. Tapi kalau terbukti jelas akan diberikan sanksi sejauh mana kesalahan yang dia lakukan," tegasnya.

Terkait kasus tersebut, merdeka.com coba menghubungi Kalapas Takalar dan Parepare. Tapi keduanya tidak merespons panggilan telepon.

Sebelumnya viral pengakuan orang tua narapidana Lapas Takalar berinisial R rela menyetorkan uang sebesar Rp15 juta demi membebaskan anaknya berinisial W. Uang tersebut diberikan agar W bisa bebas lebih cepat dengan mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2022.

"Awalnya diminta Rp20 juta untuk pengurusan pembebasan bersyarat. Tapi kami hanya mampunya Rp15 juta dan ternyata bisa," kata R.

Sementara di Parepare, beredar video sejumlah narapidana menggelar aksi demonstrasi terkait izin menjenguk. Demonstrasi dilakukan warga binaan diduga karena adanya pungli. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel