Diguncang Isu Kudeta, Demokrat Bali Siap 'Puputan' untuk AHY

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Denpasar Partai Demokrat tengah dilanda isu kudeta yang akan menggulingkan Ketua Umum partai berlambang mercy tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Isu tersebut sontak membuat seluruh kader Partai Demokrat kebakaran jenggot, salah satunya di Bali.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta menanggapi isu kudeta itu siap puputan (berjuang samapi selesai) mendukung putra pertama Susilo bambang Yudhoyono itu.

Puputan adalah peristiwa pertempuran habis-habisan antara pasukan Resimen Sunda Kecil pimpinan I Gusti Ngurah Rai melawan penjajah Belanda di Bali. Dalam perang sengit itu, Belanda berhasil dipukul mundur, meski akhirnya Ngurah Rai gugur.

"Kita tetap dukung AHY sampai puputan. Mempertahankan AHY adalah menjaga marwah partai," kata Mudarta kepada awak media di Denpasar, Kamis (4/1/2021).

Partai 'Seksi' untuk Kendaraan Pemilu 2024

Mudarta menyebut, Partai Demokrat kini menjadi partai politik (parpol) paling dicari untuk kendaraan politik pada pemilu 2024 karena memiliki elektabilitas yang makin tinggi. Hal itu terlihat dari posisi partai berlambang mercy itu menduduki peringkat ketiga setelah PDIP dan Partai Golkar.

"AHY sukses menaikkan elektabilitas partai dari 3% menjadi 14% pada saat ini. Posisi kita secara nasional saat ini di posisi tiga besar nasional setelah PDIP dan Partai Golkar," ujarnya.

Ia melanjutkan, dengan elektabilitas partai yang makin meningkat dan menjadi parpol paling seksi untuk pemilu 2020, akan menjadi celah lawan politik untuk menurunkan elektabilitas tersebut. "Ini (elektabilitas) akan membuat lawan politik kepanasan lalu berusaha memecah belah soliditas kader kepada partai dengan cara seperti kudeta itu. Tapi, kami tetap solid dan siap menjaga AHY tanpa kudeta," katanya.

Sementara itu, Demokrat Bali telah mengeluarkan 'Surat Biru' yang isinya pernyataan dukungan kepada AHY. "Melalui 'Surat Biru' ini Kami Demokrat Bali menyatakan tekat tetap mengamankan dan mendukung kepemimpinan AHY hingga 5 tahun sesuai aturan dalam organisasi," tuturnya.