Diguncang Mosi Tidak Percaya, Pemerintah Kuwait Mengundurkan Diri

Liputan6.com, Kuwait City - Perdana menteri Kuwait telah mengajukan pengunduran kabinetnya kepada emir yang berkuasa di negara Teluk Arab itu. Demikian menurut seorang juru bicara pemerintah.

Pengunduran diri tersebut terjadi pada Kamis 14 November 2019 waktu setempat, setelah legislator Kuwait pada hari Selasa mengajukan mosi untuk mosi tidak percaya terhadap Menteri Dalam Negeri Sheikh Khalid al-Jarrah al-Sabah -- anggota senior keluarga penguasa Al-Sabah.

Mengutip Al Jazeera, Jumat (15/11/2019), pengunduran diri kabinet di Kuwait sering terjadi, ketika legislator terpilih akan mempertanyakan atau mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat senior pemerintah.

Emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah masih harus menerima pengunduran diri agar final. Dia kemudian akan meminta kabinet baru dibentuk.

Masuk Penyelidikan

Legislator telah mempertanyakan Sheikh Khalid atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, tuduhan yang dia tolak.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum negara itu mengundurkan diri pada hari Jumat setelah dipanggang oleh Parlemen tentang kerusakan banjir di negara gurun tersebut setelah hujan lebat.

 

Sistem Politik Paling Terbuka di 6 Negara GCC

Ilustrasi Bendera Kuwait (Pixabay)

Kuwait, sekutu Amerika Serikat dan produsen OPEC, memiliki sistem politik paling terbuka di enam negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC), dengan Parlemen yang memiliki kekuatan untuk mengesahkan undang-undang dan pertanyaan menteri.

Pemerintah dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dipilih oleh emir, yang memiliki keputusan akhir dalam masalah negara. Pos senior ditempati oleh anggota keluarga yang berkuasa.

Gesekan antara kabinet dan Parlemen sebelumnya menyebabkan seringnya terjadi perombakan atau pembubaran Parlemen.

Sementara itu, Ketua Majelis Marzouq al-Ghanem mengatakan kepada kantor berita lokal KUNA pada hari Kamis bahwa emir tidak bermaksud membubarkan Parlemen.