Dikritik karena Angkat Isu Pelecehan PC, Ketua Komnas HAM: Silakan Tuduh Apa Pun

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) panen kritik setelah membeberkan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candawathi (PC) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pun angkat suara dan meminta pihak yang membuat tuduhan kepada mereka untuk membuktikannya.

"Siapa bilang? Kan sudah, nggak usah dibahas lagi lah. Termasuk mereka bilang saya terima uang, silakan tuduh apa pun, silakan buktikan, tapi saya nggak akan mau bantah-bantah itu, untuk apa, sudah selesai," kata Taufan kepada wartawan, Senin (12/9).

Menurutnya, Komnas HAM tetap lebih fokus kepada laporan yang telah diselesaikannya sebagai rekomendasi baik ke Polri, Presiden, sampai dengan DPR. "Komnas sudah menyelesaikan tugasnya, sudah menyampaikan laporan kepada Polri, detailnya ada di situ, laporan kepada Presiden. Tadi sudah kami sampaikan poin-poinnya, nanti kami serahkan kepada DPR," ucapnya.

5 Rekomendasi Komnas HAM

Ada lima poin rekomendasi Komnas HAM untuk pemerintah. Berikut adalah lima poin tersebut, sebagaimana disampaikan Ahmad Taufan Damanik:

1. Kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

"Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua, tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam lima tahun periode di bawah kepemimpinan kami," kata Taufan.

2. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Kapolri untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.

"Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polri-nya bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala," kata Taufan.

3. Melakukan pengawasan bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.

4. Mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri.

5. Memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaannya.

"Kita tahu ini Undang-Undang baru yang diputuskan pada tahun ini. Masih dibutuhkan kelengkapan-kelengkapan infrastrukturnya," kata Taufan.

Kritik Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengkritik sikap Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal adanya dugaan pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengungkap, ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan Putri, pelecehan seksual itu diduga dilakukan Brigadir J.

Ahmad Sahroni menilai sikap kedua lembaga tersebut tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. "Pada saat ini, mari kita hargai dan ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Komnas HAM dan Komnas Perempuan jangan menggiring opini yang menciderai logika publik," ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (6/9).

Pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dianggap menggiring opini adanya pelecehan seksual yang sebelumnya telah dibantah kepolisian. "Artinya kan polisi sudah menemukan tidak adanya dugaan pelecehan, sedangkan kedua Komnas ini justru menyatakan sebaliknya berdasarkan pengakuan tersangka,” katanya.

Politikus senior Partai NasDem ini meminta Komnas HAM tidak langsung menyampaikan keterangan tersangka secara sepihak kepada publik. Ia khawatir pernyataan yang belum disertai bukti kuat tersebut akan ditelan mentah-mentah dan dianggap sebagai kebenaran.

"Jadi jangan pernyataan tersangka itu langsung disampaikan ke publik seolah itu kebenaran," sebut Ahmad Sahroni.

Dia menilai bahwa pernyataan Komnas HAM soal adanya pelecehan seksual sangat berbahaya, karena selain berdasarkan pada opini tersangka, juga bisa menggiring opini publik yang rancu dengan penyidikan polisi.

“Jangan sampai ada penggiringan-penggiringan opini yang nantinya dapat mencederai logika berpikir masyarakat. Ini malah bikin penyidikan legitimate yang tengah dilakukan polisi jadi rancu,” tutur Sahroni.

Sementara terhadap sikap Komnas Perempuan, Sahroni menyinggung terkait prinsip relasi kuasa antara korban dan pelaku pelecehan seksual. "Kalau dalam perspektif feminisme itu ada namanya relasi kuasa, di mana mereka yang berkuasa merasa memiliki kuasa terhadap korban, hingga pelecehan bisa terjadi. Dalam hal ini sudah jelas korbannya adalah Brigadir J yang secara kuasa lebih lemah, karena dia bawahan. Jadi di sini saja sudah membingungkan jika Komnas Perempuan justru ngotot dengan pendiriannya," tandas Sahroni. [yan]