Dilaporkan ke Polisi karena Sebar Hoaks, Kamaruddin Simanjuntak: Silakan Buktikan

Merdeka.com - Merdeka.com - Kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menanggapi pelaporan terkait penyebaran berita bohong atau hoaks. Dia menegaskan tak akan gentar.

"Silakan dibuktikan kalau ada laporan karena kalau tidak bisa dibuktikan nanti kita lapor balik," tegasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (3/9).

"Semua orang kan bisa melihat lukanya. Emang mata orang buta apa? Kan semua orang bisa lihat termasuk dokter yang kita kirim ke dalam itu bisa melihat kan gitu ditulis juga dalam laporan dokter itu," sambungnya.

Dia pun menegaskan, Ketua Aliansi Advokat Anti Hoax, Zakirun Chaniago ingin terkenal sehingga melaporkan dirinya ke polisi. Menurut Kamaruddin, sudah ada tiga dokter yang mendukung keterangan dirinya.

"Mestinya keterangan kita yang benar sama dokter-dokter kita, apalagi saya inikan sudah 3 dokter yang mendukung keterangan saya. Dokter forensik yang dari Jambi itu juga sudah berbicara lewat telepon sama saya dia bilang yang benar adalah memang ada luka luka itu dan itu memang ada gambarnya dan kasat mata, jadi bilang aja sama dia mungkin dia pengen terkenal ya enggak apa-apa orang terkenal," bebernya.

Hingga saat ini, Kamaruddin tak ingin melapor balik Zakirun. Dia hanya ingin melihat pembuktian apa yang dituduhkan Zakirun.

"Ketika tidak bisa dibuktikan berarti dia buat persangkaan palsu 317. Kalau dia tidak berhasil membuktikan kan gitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Advokat Anti Hoaks melaporkan Deolipa Yumara serta kuasa hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pelaporan ini terkait dugaan tindak pidana pemberitaan bohong, yang tertuang dalam laporan polisi Nomor: LP/B/0495/VIII/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 31 Agustus 2022.

Ketua Aliansi Advokat Anti Hoax, Zakirun Chaniago mengatakan, laporan yang dibuatnya itu terkait pemberitaan Brigadir J alias Nofryansyah Yoshua Hutabarat maupun pribadi Irjen Ferdi Sambo.

"Jadi gini, kita kemarin lapor dalam kapasitas selaku aliansi advokat anti hoaks yang peduli dengan kondisi masyarakat hukum supaya tertib hukum. Yang tidak berkapasitas, jauh menyimpang dari ini kita luruskan. Apalagi ini persoalan masih dalam proses perkara berjalan, kita serahkan kepada pihak berkompeten untuk hal semacam itu, kita jangan ganggu," kata Zakirun, Jumat (2/9).

"Kita buat laporan polisi enggak langsung diterima gitu ada gelar-gelar juga gitu, itu akhirnya yang kita kenakan adalah Pasal 14 Pasal 15 UUD no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi, nanti kalau soal pihak penyidik mengembangkan ke mana-mana itu tergantung keadaan apakah menyangkut IT-nya, menyangkut apanya itu urusan ular seribu kali ya," sambungnya. [tin]