Dilema Pak Pos Bagikan Bantuan Sosial Tunai Saat PPKM Darurat

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Garut - Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang digulirkan Pemerintah pusat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, menjadi dilema bagi Kantor Pos Garut, Jawa Barat.

Ancaman kerumunan massa saat pembagian program social safety net (Jaring Pengaman Sosial) tersebut, dikhawatirkan menjadi persoalan baru bagi penegakan aturan PPKM Darurat oleh Satgas Covid-19 Garut.

Kepala Kantor Pos Garut Andrianto mengatakan, pembagian dana program BST tersebut bukan perkara baru bagi kantor pos, tetapi masuknya PPKM Darurat, membuat pak pos meski memutar otak, agar pembagian tidak menimbulkan kerumunan massa.

"Sekarang lagi persiapan, teknis penyalurannya seperti apa di tengah PPKM Darurat, lumayan bingung juga," kata dia.

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan Bupati Garut, Kapolres, Dandim, dan Kajari, diupayakan pembagian tidak menimbulkan kerumunan massa yang berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19.

"Asal masyarakat tertib saja untuk datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan per RT, per desa itu kan memudahkan titik layanan," kata dia.

Kegalauan semakin besar seiring terjadinya pergantian pimpinan di sekitar 200 desa lebih, setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) beberapa waktu lalu.

"Kalau yang baru biasanya jadi masalah nanti surat pemberitahuan ada yang nyampai ada yang tidak, begitu juga soal tim pendukung ini bisa jadi polemik di lapangan," kata dia.

Peyesuaian Data

Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, setelah data terkumpul diagendakan pembagian BST mulai dilakukan Senin mendatang di tiap desa dan kelurahan. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)
Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, setelah data terkumpul diagendakan pembagian BST mulai dilakukan Senin mendatang di tiap desa dan kelurahan. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Berdasarkan data terakhir yang digunakan kantor pos dalam pembagian BST interval Mei-April lalu, tercatat jumlah penerima manfaat mencapai 46.755 kepala keluarga atau mencapai sekitar Rp 27 Miliar. Namun, dari jumlah itu, ada sekitar 1.500 penerima terbukti ganda, sehingga mengurangi jumlah penerima bantuan.

"Ketika ketahuan sama kita tarik lagi, uang dikembalikan sama negara," kata dia.

Khusus PPKM Darurat, Andri belum memastikan berapa jumlah pasti penerima bantuan, apakah sama atau terjadi pengurangan sesuai dengan temuan data ganda pada pembagian bantuan terakhir.

"Saya belum bisa memastikan berapa pastinya, berapa yang keluar," ujarnya.

Selain meminta peran tiap desa melalui koordinasi RT-RW setempat, pihaknya, ujar Andri, bakal mengoptimalkan fungsi 24 kantor pos cabang pembantu yang tersebar di seluruh kabupaten Garut.

"Sebenarnya kalau tertib saja ini penyalurannya gampang," kata dia.

Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, setelah data terkumpul diagendakan pembagian BST mulai dilakukan Senin mendatang di tiap desa dan kelurahan.

"Jadi kita kasih uang cash dilakukan prokes (Protokol Kesehatan) oleh TNI-Polri, kita nanti atur waktunya," kata dia.

Untuk menghindari kerumunan massa, Rudy menginstruksikan seluruh aparat desa dan kelurahan untuk mengatur jam pembagian BST bagi warga. "Nanti daftarnya dibuat," kata dia.

Simak video pilihan berikut ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel