Diminta Demokrat Kubu KLB Usut Lagi Kasus Hambalang, Ini Respons KPK

Dusep Malik, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan suatu penanganan perkara di lembaganya adalah murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti. Termasuk dalam penanganan kasus korupsi proyek Hambalang.

Pernyataan ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons permintaan kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menginginkan KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek Hambalang.

"Kami tegaskan penanganan perkara yang dilakukan KPK adalah murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitan dengan hal lain di luar penegakan hukum," kata Ali Fikri kepada awak media, Jumat, 26 Maret 2021.

Upaya untuk menarik KPK dalam pusaran politik, lanjut Ali, bukan hal baru dan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengaburkan atau mengambil kesempatan.

Ali kembali menegaskan, KPK dalam menetapkan tersangka didasari setidaknya terdapat dua bukti permulaan yang cukup. Bukan karena unsur lain.

"KPK tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya tersebut dan akan tetap bekerja pada koridor penegakan hukum," imbuh Ali.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengatakan, hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus itu tetapi belum tersentuh oleh hukum.

Menurut Max Sopacua, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Max tak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut. Tapi ia menyebut adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum 'tersentuh'.

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata Max.

Adapun kubu kontra-AHY sengaja menggelar konferensi pers di Hambalang karena kasus korupsi proyek Hambalang dianggap menjadi penyebab rontoknya elektabilitas Partai Demokrat.

"Kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max.

Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra menantang kubu KLB Deli Serdang untuk menyerahkan bukti baru terkait kasus korupsi proyek Hambalang.

Herzaky mengatakan, partainya memiliki sikap tegas terkait kasus Hambalang yakni mempersilakan penegak hukum untuk membuka kasus itu kembali.

Ia pun meminta proses hukum ini dilakukan secara terang-benderang seperti pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang-pilih," kata Herzaky, Kamis kemarin.