Din: RUU Ormas Bisa Balikan Sejarah ke Otoritarian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan Rancangan undang-undang Organisasi bisa membalikkan sejarah Indonesia ke rezim otoritarian dan represif.

"Pada intinya mengapa RUU Ormas ditolak karena dilihat dari tiga acuan utama. Pertama, reformasi Indonesia perlu dikawal dalam perubahan dari otoritarian ke demokrasi maka jangan sampai ada pembalikan jarum sejarah ke otoritarian dan represif," kata Din Syamsuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Kedua, menurut dia konsolidasi demokrasi Indonesia yang sudah berjalan harus terus dikonsolidasikan di semua lapisan masyarakat. Dia menjelaskan salah satu caranya memberi kebebasan masyarakat untuk eksis dalam berkontribusi bagi bangsa Indonesia dengan mendirikan ormas.

Poin ketiga, dia mengatakan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 negara menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Menurut dia kebebasan itu melekat dengan diri warga negara sehingga negara tidak dapat mengintervensi dan mengatur masyarakat untuk mendirikan organisasi.

"Ketiga, penegakan konstitusi pada pasal 28 menjelaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul secara lisan dan tulisan adalah Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Din menilai RUU tersebut berada pada ranah hukum administratif bahwa negara memiliki kewenangan untuk memberi ijin kepada masyarakat untuk mendirikan ormas. Dia menjelaskan hal itu diartikan ada persyaratan, dan proses apabila orang mendirikan ormas.

"Hal itu yang kami anggap antidemokrasi dan antikonstitusi. Asumsi dasar yang keliru, pada awalnya ingin mengatur ormas anarkis dan yang mendapat dana dari internasional," katanya.

Dia menilai seharusnya pemerintah dan DPR harus melihat realitas serta menggunakan pendekatan responsif.

Menurut dia, RUU Ormas tersebut menggunakan pendekatan konservatif karena negara ingin mengatur melampaui batas kewenangannya.

Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia Bonar Simangunsong dala acara tersebut mengatakan ormas diperlukan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa menyalurkan aspirasinya.

Dia menegaskan ormas merupakan bagian dari demokrasi dan kebebasan berserikat yang harus diberdayakan serta tidak perlu pemerintah campur tangan terlalu jauh.

"Ormas yang ada jangan dikebiri tapi pemerintah wajib membina ormas sehingga mereka bisa memberdayakan masyarakat," katanya.

Dalam konferensi pers tersebut dihadiri perwakilan organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al Quran, Majelis Umat Kristen Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi). Selain itu hadir perwakilan dari Persatuan Muslimin Indonesia (Parmusi), Nasyiatul Aisyiyah, dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia.(rr)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.