Dinas DKI minta arahan Pj Gubernur soal lanjutan rumah DP Rp0

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta meminta arahan kepada penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono terkait kelanjutan program rumah DP Rp0.

"Ya secara khusus belum. Tapi kami sudah melaporkan untuk mendapatkan arahan berkaitan dengan perumahan dan permukiman," kata Kepala DPRKP Sajoko usai mengikuti diskusi dengan tema "Musim Hujan dan Keselamatan Warga" di Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: DKI sepekan, rumah DP Nol Rupiah sampai penataan kuburan COVID-19

Meski belum mendapat arahan terkait program yang dijanjikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, Sarjoko menyebutkan bahwa pihaknya sudah mendapat amanat dari Pj Gubernur DKI Jakarta untuk pengembangan perumahan dan pemukiman di ibu kota.

Menurut Sarjoko, Heru yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu, juga fokus mengenai penataan pemukiman yang ada di Jakarta dengan berpandangan bahwa penataan permukiman perlu dilakukan di DKI demi kemaslahatan warganya.

"Lebih spesifik, berkaitan dengan penataan permukiman juga. Ini jadi concern beliau karena bagaimana melakukan penataan permukiman dengan meminimalisir potensi kerawanan yang lain," ujarnya.

Baca juga: Anies sebut tingkat keterisian rumah DP Rp0 capai 95 persen

Pada prinsipnya, Pemprov DKI terus berupaya untuk memberikan kebutuhan warga, salah satunya rumah atau permukiman yang layak.

DPRKP DKI Jakarta juga, kata Sarjoko sudah melaporkan kepada Heru terkait yang sedang dilakukan beberapa tahun terakhir khususnya yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

"Kami saat ini masih menunggu kebijakan Pak Pj gubernur terkait dengan perumahan dan permukiman. Salah satu yang digagas adalah ditanyakan rekan-rekan yakni soal DP nol rupiah dan juga yang berkaitan dengan penataan kampung. Apakah nanti ada satu pendekatan lebih spesifik apakah arahan lebih lanjut," tuturnya.

Baca juga: FPSI: Tingkat kepuasan program DP Rp0 rendah karena realisasi rendah