Dinasti Politik Bukti Lemahnya Sistem Rekrutmen Parpol

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Pengamat politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Amzulian Rivai mengatakan, dinasti kekuasaan seorang kepala daerah menunjukkan lemahnya sistem rekrutment partai politik.

"Kita semua tahu itu. Coba saat ini siapa pemuda yang berani memulai karirnya di dunia politik dari pengurus partai di tingkat desa. Sarjana mana yang berani," katanya, kepada Tribun Sumsel.

Seperti diketahui, politik kekerabatan sedang tumbuh di Sumsel. Sejumlah kandidat bakal calon pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumsel punya hubungan keluarga dengan kepala daerah yang masih menjabat.

Sebut saja Novirzah Djazuli, anak Walikota Pagaralam, Dzajuli Kuris. Novirzah maju sebagai calon wakil walikota Pagaralam berpasangan dengan Wakil Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati. Keduanya bakal bersaing dengan Hj Septiana Zuraida Zamzami, istri Walikota Lubuklinggau, Riduan Effendi. Septiana juga merupakan anak Zamzami Ahmad, mantan Ketua DPRD Sumsel (2003-2008).

Lebih seru lagi Pilkada Ogan Komering Ilir (OKI). Zaitun Mawardi Yahya, anak kandung Bupati Ogan Ilir (OI), Mawardi Yahya, yang digadang menjadi bakal calon Wakil Bupati OKI. Zaitun bakal bersaing dengan Tartila Ishak, istri Ishak Mekki, Bupati OKI.

Yusuf Mekki, yang tak lain kakak kandung Ishak Mekki, juga sedang bersiap maju di Pilkada OKI tersebut. Pertarungan bakal diramaikan Iskandar SE, Ketua DPW PAN Sumsel yang merupakan adik kandung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.

Menurut Amzulian, berlangsungnya politik dinasti menandakan kompleksitas persoalan perpolitikan saat ini. Butuh waktu untuk melakukan perubahan. Pemuda yang memiliki integritas harus menunjukkan kinerjanya dengan cara masuk ke dunia politik menjadi anggota partai tertentu dan melakukan pergerakan di tingkat desa.

Rancangan Undang-undang Pilkada yang diusulkan oleh pemerintah menjadi satu di antara pemecah persoalan. Draft Undang-undang ini mengatur jeda waktu tampuk kepemimpinan dari keturunan langsung oleh mantan kepala daerah.

Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyelewengan wewenang dan kuasa untuk membiayai proses kampanye dan pencalonan generasi penerus kepala daerah yang masih terikat hubungan darah secara langsung.

"Yang paling penting itu pendidikan politik masyarakat sebagai pemilih harus mengetahui siapa yang dipilihnya karena sistem pemilukada kita saat ini menggunakan mekanisme pemilihan langsung," kata Amzulian.

Ditambahkan, saat ini tidak ada yang bisa mencegah berlanjutnya politik dinasti, karena belum adanya regulasi yang membatasi hal itu. "Selagi belum disahkan aturannya (RUU Pilkada,red), peluang ini akan terus terbuka (politik dinasti,red)," tegasnya.  (tribun sumsel/iam/wan/and/arf)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.