Dinilai Layak Memimpin Jakarta, Gibran: Fokus di Solo Dulu

Merdeka.com - Merdeka.com - Nama Wali Kota Surakarta atau Solo, Gibran Rakabuming Raka masuk dalam daftar 10 besar sosok yang layak memimpin Jakarta dalam survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Putra sulung Presiden Jokowi menempati posisi ketujuh di atas Wagub DKI Ahmad Riza Patria, Nusron Wahid dan Ahmad Syahroni dalam perolehan skor kompetensi kepemimpinan yakni sebesar 5,87.

Nilai tersebut didapatkan berdasarkan survei yang dilakukan para ahli dari berbagai profesi dengan poin indikator yakni pengalaman birokrasi dan kepemimpinan, popularitas tokoh dan tiga dukungan partai politik.

Menanggapi hasil survei tersebut, Gibran mengaku belum sempat mengikuti kabar tersebut di media. Dalam sepekan lalu, ia sedang berada di Paris, Prancis, mengawal agenda pameran UMKM Solo di sana.

"Aku durung moco beritane mas, lagi wae tekan. Mengko tak moco sik. (Saya belum baca beritanya, baru saja sampai. Nanti saya baca dulu. Saya ketinggalan baca berita, nanti tak baca berita dulu," kata Gibran, Senin (13/6).

Kendati namanya muncul dalam survei tersebut, Gibran menegaskan akan tetap masih ingin fokus di Solo. "Ya fokus di Solo dulu ya," tandasnya.

Selain Gibran, nama tokoh lain yang juga muncul dalam survei tersebut adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan skor 7,11, Menteri BUMN Erick Thohir skor 6,99, Menteri Sosial Tri Rismaharini 6,78, Menparekraf Sandiaga Uno skor 6,76.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ada di urutan berikutnya dengan skor 6,20, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 5,57, Anggota DPR RI Nusron Wahid 5,45 dan Anggota DPR RI Ahmad Sahroni 5,06.

Sampel penelitian ini adalah kelompok ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memprediksi dan menganalisa isu sosial, politik dan ekonomi.

Survei ahli ini dilakukan pada 28 Maret sampai 12 April 2022. Melibatkan 170 ahli yang berasal dari beragam profesi mulai dari peneliti/NGO, dosen/akademisi, profesional, wartawan, pengusaha, anggota DPR/DPRD, anggota partai politik, birokrat, dan mahasiswa.

Pemilihan ahli dilakukan secara purposif kepada ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis isu-isu sosial, politik, dan ekonomi.

Dari 170 responden ahli yang berhasil diwawancarai, 110 sampel diwawancarai secara tatap muka dan 60 sampel dilakukan secara virtual. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel