Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Formula E, Anies Baswedan Diharapkan Kooperatif

Merdeka.com - Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Pemeriksaan Anies terkait perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E yang sedang diselidiki KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap Anies diperlukan untuk menemukan unsur pidana dalam ajang balap mobil listrik tersebut sebagaimana yang dilaporkan masyarakat.

"Hal ini untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tentu sebagai tindak lanjut KPK atas laporan masyarakat," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (6/9).

Berharap Anies Kooperatif

Ali mengatakan, untuk mengungkap suatu kasus pidana siapa pun bisa saja diminta keterangan. Dia pastikan KPK tidak akan pandang bulu.

"Dalam proses penyelidikan, KPK tentu dapat mengundang berbagai pihak untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh tim penyelidik KPK. Sehingga siapa pun jika memang keterangannya dibutuhkan pasti akan kami panggil," kata Ali.

Ali berharap Anies kooperatif dan keterangan yang disampaikannya bisa membuat terang kasus ini.

"Proses ini sebagai salah satu langkah, agar KPK bisa mendapatkan gambaran awal dan utuh terkait dugaan peristiwa pidana dimaksud," kata Ali.

Anies Pastikan Hadir

Kemarin, Anies memastikan untuk hadir. Dia mengaku tidak melakukan persiapan khusus.

"Ya datang saja, engga ada persiapan khusus," katanya di Hotel Fairmont, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku akan mengonfirmasi soal perencanaan awal penyelenggaraan Formula E kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

"Daftar pertanyaannya kan saya enggak mengerti. Tapi lebih kurangnya terkait proses perencanaan, kan begitu," ujar Alex di Gedung KPK.

Pihaknya ingin mendengarkan pertanggungjawaban Anies sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta terkait pelaksanaan Formula E yang sudah digelar awal Juni 2022.

"Awalnya seperti apa misalnya? Tawaran dari mana? Kemudian direncanakan? Kemudian penganggarannya? Kemudian pelaksanaannya sampai dengan pertanggungjawabannya," kata Alex.

KPK juga ingin mengetahui apakah dalam pelaksanaan tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan keuntungan atau tidak.

"Kita ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya, apakah kemarin mendapatkan keuntungan? karena kalau tujuannya bisnis pasti kan pertimbangannya ini, nanti mendapatkan keuntungan, banyak wisatawan yang datang menginap, menumbuhkan ekonomi, kan seperti itu yang perlu kita klarifikasi. Bagaimana penganggarannya?," kata Alex.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [lia]