Diperiksa Sebagai Tersangka, Eks Petinggi ACT Ahyudin Bawa Pakaian Salin dan Makanan

Merdeka.com - Merdeka.com - Polisi hari ini memeriksa empat tersangka kasus penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 dari Boeing dilakukan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Empat tersangka diperiksa itu adalah mantan presiden ACT Ahyudin, presiden ACT Ibnu Khajar, serta anggota pembina ACT Hariyana Hermain dan Novariadi Imam Akbari.

Kuasa Hukum Ahyudin, Teuku Pupun Zulkifli mengatakan bahwa kliennya siap jika ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Sejumlah persiapan telah dilakukan Ahyudin.

"Siang selesai Jumat (hadir pemeriksaan). Sangat siap (kalau ditahan)," kata Pupun saat dihubungi, Jumat (29/7).

Menurut Pupun, persiapan itu di antaranya membawa pakaian ganti atau salin. Bahkan Pupun mengatakan, Ahyudin juga membawa makanan yang dipersiapkan dari dua minggu lalu.

"(Barang-barang dan baju) semua kita bawa termasuk oleh-oleh, kaya rengginang, tape ketan, uli goreng, beras," ujar dia.

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penyelewengan Dana ACT

Polisi sebelumnya menetapkan Ahyudin, Ibnu Khajar, Hariyana Hermain dan Novariadi Imam Akbari dijerat polisi dengan Pasal Tindak Pidana Penggelapan Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tersangka diduga menyelewengkan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 dari Boeing.

"Persangkaan pasal Tindak Pidana dan/atau Penggelapan dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Informasi dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau, Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai mana dimaksud dalam pertama dalam Pasal 372 KUHP Dan 374 KUHP dan Pasal 45 A Ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU 19 tahun 2019," kata Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Senin (25/7).

Selanjutnya pasal 70 ayat 1 dan 2 junto pasal 5 UU Nomor 16/2001sebagaimana telah diubah UU No. 28/2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16/2001 tetang Yayasan. Berikutnya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU No. 8/2010 tetang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP.

"Ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun, dan penggelapan 4 tahun," kata Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf. [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel