Diplomasi Indonesia di 1st HMM Yogyakarta

11 Maret 2020, dunia mulai diterpa badai krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Negara dengan sistem kesehatan yang rapuh dipastikan ambruk seketika, pun mereka yang kuat, perlahan mulai goyah.

Dilansir dari Channel News Asia, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan terjadi peningkatan kerugian ekonomi global akibat pandemi sekitar 12,5 triliun dolar AS atau Rp178.750 triliun (kurs Rp14.300/dolar AS) hingga 2024.

Tak terkecuali Indonesia, harus menelan kerugian Rp1.356 triliun pada 2020 akibat pandemi. Angka itu dihitung atas selisih realisasi pertumbuhan ekonomi yang minus 2,07 persen dari target pertumbuhan APBN sebesar 5,3 persen.

Belum lagi, urusan kocek pemulihan sendi perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara berkembang telah menyerap Rp95,13 triliun atau setara 20,9 persen dari alokasi anggaran per 3 Juni 2022.

Dilansir dari laman resmi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mayoritas penggunaan anggaran diserap bagi sektor perlindungan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Sebesar Rp24,46 triliun anggaran diperuntukkan bagi penanganan kesehatan seperti insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan, serta penanganan COVID-19 melalui dana desa.

Selain itu, realisasi untuk sektor perlindungan masyarakat sebesar Rp55,85 triliun diserap melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, BLT Minyak Goreng, dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).

Kemudian, capaian serapan anggaran di sektor penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp14,83 triliun. Anggaran tersebut tersalurkan untuk mendukung program pariwisata, pangan, subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IJP-UMKM), serta insentif perpajakan.

Presiden RI Joko Widodo dalam Rakernas PDIP Perjuangan, Rabu (22/6), mengingatkan bangsa bahwa krisis yang dialami dunia semakin nyata. Di tengah upaya memulihkan dampak pandemi, perang antara Rusia dan Ukraina menjadi mimpi buruk baru karena merembet hingga sektor pangan dan energi.

Sejumlah lembaga internasional seperti IMF, World Bank, hingga PBB, meramalkan akan ada 60 negara yang ambruk akibat krisis. "60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana. Siapa yang membantu mereka kalau sudah 42?. Mungkin kalau satu, dua, tiga negara krisis bisa dibantu," ujarnya.

Baca juga: G20 Indonesia - Wamenkes: "One Health" cegah "outbreak" di masa depan

Baca juga: AIHSP: One Health perlu upaya pantau kesehatan manusia dengan hewan


Diplomasi

Berkaca pada kejadian pandemi, Indonesia tak ingin menyia-nyiakan peluang memimpin G20 yang kini menguasai 90 persen produk nasional bruto dunia, 80 persen total perdagangan dunia, serta dua per tiga penduduk dunia untuk menganyam jaring pengaman bagi pandemi di masa depan.

Delegasi sejumlah negara G20 bidang kesehatan bersalaman dalam agenda The 1st Health Ministers Meeting (HMM) di Hotel Marriot Yogyakarta, Senin (20/6/2022). (ANTARA/Andi Firdaus)
Delegasi sejumlah negara G20 bidang kesehatan bersalaman dalam agenda The 1st Health Ministers Meeting (HMM) di Hotel Marriot Yogyakarta, Senin (20/6/2022). (ANTARA/Andi Firdaus)


Indonesia mempertemukan sederet aktor kesehatan global dengan para pemimpinan sektor kesehatan dan keuangan dari 19 negara dengan pengaruh ekonomi terbesar di dunia. Mereka saling berdiskusi dalam Forum The 1st G20 Health Ministers Meeting/HMM) di Yogyakarta 20-21 Juni 2022.

Mereka adalah, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, CEO Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Richard Hatchett, Sekjen Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann, Delegasi Global Fund dan President Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) Peter Bogner.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat memimpin 1st HMM 2022 Yogyakarta menyampaikan pesan kepada dunia tentang janji Indonesia merealisasikan skema penggalangan dan pemanfaatan dana darurat saat pandemi di masa depan.

Pertemuan itu sekaligus membahas pembentukan jejaring survailens dunia supaya antarnegara dapat saling berdiskusi ketika patogen yang berpotensi memicu pandemi berikutnya teridentifikasi di manapun di dunia.

Para menteri kesehatan G20 juga mempersiapkan skema kebijakan bersama agar pergerakan barang dan orang masih dapat berjalan optimal saat terjadi lockdown antarnegara. "Agar penanggulangan medis darurat dapat bekerja sama dan tenaga kesehatan masih dapat bekerja melayani masyarakat," katanya.

G20 juga ingin memastikan seluruh negara dapat mendistribusikan pusat riset dan manufaktur global, sehingga produksi vaksin, obat terapi, dan alat diagnostik menjangkau seluruh negara.

WHO mengungkap kebutuhan finansial untuk memperkuat keamanan kesehatan global berkisar 31 miliar dolar AS per tahun. “Dua pertiga dari itu bisa berasal dari sumber daya yang ada, tetapi itu menyisakan celah 10 miliar dolar AS per tahun,” ujar Dirjen WHO Tedros.

Hingga kini, G20 telah menyepakati komitmen penggalangan dana darurat sekitar 1,2 miliar dolar AS untuk pembentukan Dana Perantara Keuangan (FIF) yang ditempatkan di Bank Dunia.

Komitmen untuk menutup celah keamanan kesehatan global itu berasal dari lima negara anggota, dan satu organisasi sosial internasional. Dari Amerika Serikat sebanyak 450 juta dolar AS, Uni Eropa 450 juta dolar AS, Jerman 52,7 juta dolar AS, Indonesia 50 juta dolar AS, Singapura 10 juta dolar AS, dan Wellcome Trust 12,3 juta dolar AS.

Pertemuan hybrid yang dihadiri oleh 80 delegasi secara langsung dan lebih dari 50 delegasi secara daring (online), juga membahas cara untuk mendistribusikan kembali manufaktur global dan pusat penelitian untuk memastikan negara-negara di seluruh dunia memiliki kapasitas yang lebih setara untuk memerangi pandemi di masa depan.

Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung termasuk di antara pejabat senior yang hadir langsung di Yogyakarta. Singapura bukan anggota G-20, tetapi konsisten memenuhi undangan untuk berpartisipasi dalam KTT terkait G20.

Ong mengatakan konsep pendirian FIF dan nominal penggalangan komitmen dana darurat yang terkumpul merupakan capaian signifikan dalam pengembangan besar sektor kesehatan dunia.

"Tugas ke depan dalam membuat FIF, diperlukan usaha yang lebih kompleks. Ada berbagai tugas yang perlu kami lakukan mulai dari penguatan pengawasan, pengembangan vaksin, kapasitas produksi, distribusi, dan lainnya," katanya.

President GISAID Peter Bogner terbuka atas masukan konsep pengembangan platform GISAID+ yang diusung Indonesia untuk melaporkan berbagai patogen non-influenza dari seluruh belahan dunia.

"Kami terbuka untuk konsep GISAID+ yang ditawarkan Indonesia. Sebab ini adalah keputusan bersama untuk keterbukaan informasi berbagi data virus," katanya.

Sejak GISAID melaporkan virus Corona pada 2020, kata Peter, tidak sedikit negara yang meminta agar patogen lain yang berpotensi memicu pandemi di masa depan seperti Zika, Cikungunya, Dengue, Tuberkulosis, Monkeypox dan sebagainya juga turut dicantumkan dalam laporan GISAID.

Turut menyampaikan pendapat dalam pertemuan tersebut, Penasihat Diplomatik Italia untuk Menteri Kesehatan Davide La Cecilia dan Wakil Menteri Kesehatan Rusia Oleg Salagay.

Tindakan yang diidentifikasi selama pertemuan dua hari di Yogyakarta akan dipresentasikan dalam KTT para pemimpin G-20 di Bali pada 15 dan 16 November 202, di mana negara-negara anggota diharapkan berkomitmen untuk mengimplementasikan komitmen yang mereka buat.

Baca juga: Kemenkes dorong negara anggota G20 bentuk sistem kesehatan global

Baca juga: Indonesia komitmen G20 hasilkan pencapaian pada kesehatan global

One health

Kepemimpinan Indonesia dalam Forum G20 kesehatan juga mendorong terwujudnya era baru implementasi One Health untuk memangkas akar dari permasalahan pandemi.

Presidensi Indonesia sengaja menyelenggarakan tiga pre event sebelum acara puncak One Health, agar persiapan lebih matang.

Pembahasan pertama telah dihelat pada 25 Maret 2022, membahas Self Assesment Questionnaire (SAQ) sebagai usulan Indonesia. Kedua, pada 13 Mei 2022 dengan topik pembahasan One Health sebagai alat penting kesiapsiagaan pandemi, dan agenda lanjutan ketiga pada 28 Mei 2022 tentang pengorganisasian One Health.

Acara puncak One Health Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan di Lombok pada 8 Juni 2022 dengan pembahasan G20 Lombok One Health Policy Brief yang mencakup tujuh area pembahasan. Yakni, peningkatan pemahaman tentang One Health serta advokasi pemangku kepentingan.

Selanjutnya, pembahasan strategi dan kapasitas One Health dalam Pandemic Preparedness, Prevention & Response (PPR), serta pengorganisasian multi sektor yang kompleks.

Berbagai masukan akan dihimpun untuk penyempurnaan One Health Policy Brief untuk kemudian dimasukkan sebagai bagian dari G20 Health Minister Declaration 2022.

One Health merupakan metode pendekatan untuk harmonisasi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan yang telah direkomendasikan WHO, Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/WOAH), serta Badan Kesehatan Lingkungan Hidup.


Baca juga: Embrio arsitektur kesehatan global di forum 1st HMM

Baca juga: Menkes dan Menkeu G20 bertemu bahas sumber dana darurat kesehatan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel