Dirjen P2PL: Tiga Permenkes Disiapkan untuk PP Tembakau

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan telah menyiapkan tiga peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) sebagai peraturan lanjutan dari PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"Sekarang sudah ada tim yang membahas, ada tiga permenkes yang telah disiapkan, `picture health warning` atau peringatan gambar ini sudah dibuat draftnya. Permenkes tentang bahan tambahan pada rokok dan permenkes tentang produk," kata Dirjen Pengendalian Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Jumat.

Selain ketiga permenkes tersebut, Tjandra mengatakan masih ada beberapa peraturan lain yang akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan namun ketiga peraturan tersebut dianggap sebagai yang paling mendesak untuk segera ditentukan.

Menurut Tjandra, dalam hal peringatan kesehatan di bungkus rokok yang harus dicantumkan antara lain adalah kadar zat-zat penyusunnya, harus adanya tulisan "tidak aman", hanya boleh dijual kepada orang berusia diatas 18 tahun atau tidak boleh dijual kepada anak-anak.

"Selain permenkes, juga disiapkan peraturan dari Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)," kata Tjandra.

Sementara itu, sanksi bagi penerapan PP Tembakau itu dikatakan Tjandra telah tercantum dalam empat kelompok yaitu, UU Kesehatan, PP Tembakau itu sendiri, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Kepala BPOM yang dibuat sebagai turunan PP Tembakau serta peraturan lainnya.

Dalam UU No.36/2009 tentang Kesehatan di pasal 199 telah dicantumkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah NKRI dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagai dimaksud dalam pasal 114 dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta" dan pasal (2) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50 juta".

Sedangkan dalam PP No.109/2012 atau PP Tembakau, sanksi diberikan misalnya pada pasal 12 ayat 3 "Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Selain itu juga dalam pasal 40 "Setiap orang yang mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif oleh menteri dan atau menteri terkait berupa a.penarikan dan atau perbaikan iklan, b. peringatan tertulis dan atau c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat".

Sanksi lainnya diatur dengan peraturan daerah (perda) seperti yang dinyatakan dalam pasal 47 ayat 2 "Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya".

Sedangkan kewenangan pemberian sanksi oleh Kepala BPOM adalah dalam pasal 60 ayat 3 yaitu "Dalam melakukan pengawasan produk tembakau yang beredar, iklan, dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan dan atau rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.