Dirjen PAS Sihabuddin Dicopot

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Sekitar tiga bulan pasca-aib pengampunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada terpidana mati kasus Narkoba, Meirika Franola (Ola), Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sihabuddin konon mengundurkan diri.

Pria kelahiran Indramayu yang dilantik menjadi Dirjen PAS, 23 September 2011 itu, digantikan Kepala BPSDM Kemenkum HAM, M Sueb.

Pelantikan Sueb dijadwalkan dipimpin Menkum HAM Amir Syamsuddin pukul 14.00 WIB, Jumat (25/1) besok di Graha Pengayoman, Kantor Kemenkum HAM Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Spekulasi adanya keganjilan pun merebak. Pasalnya, Sihabuddin yang dikenal religius itu baru pensiun tahun 2014. Masih segar ingatan publik, kala Sihabuddin gigih menyatakan Ola memiliki track record baik selama 10 tahun terakhir.

Aib grasi meletus, ketika BNN membongkar jaringan penyelundup Narkoba yang diduga melibatkan Ola. Padahal, Ola yang mendapat pengampunan hukuman mati berada di balik jeruji.

Kepala BNN Jawa Barat, Anang Pratanto menyatakan Ola mengendalikan peredaran Narkoba dari balik penjara LP Wanita Tangerang. Dugaan itu terungkap saat seorang kaki tangan Ola, Nur Aisyah ditangkap petugas BNN di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, 4 November 2012.

Kepada BNN, Nur Aisyah mengaku direkrut pacarnya yang juga warga binaan LP Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Oleh kekasihnya, barang tersebut akan diserahkan ke Ola. Pengampunan Presiden SBY, mengubah hukuman mati Ola menjadi hukuman seumur hidup.

Rumor mundurnya Sihabuddin telah merebak sejak sepekan terakhir. Kendati demikian belum jelas, apa motif yang mendorong Sihabuddin mengakhiri karirnya di lembaga Kemenkum HAM. Hingga semalam, Tribunnews belum berhasil minta alasan Sihabuddin.

Ketika rumor pengunduran diri Sihabuddin dikonfirmasikan ke Wamenkum HAM Denny Indrayana, mantan Staf Presiden Bidang Hukum itu membenarkan ada pergantian pejabat eselon satu.

"Betul ada pergantian (pejabat) eselon satu di Kemenkum HAM. Dirjen PAS dan Kepala BPSDM diganti," kata Wamenkum HAM Denny Indrayana melalui pesan singkat, Rabu (23/1) sore.

Menurut Denny, Keppres pergantian pejabat eselon satu telah ditandatangani presiden pada 22 Januari 2013 lalu. "Pelantikan pejabat baru akan dilakukan Jumat lusa (besok), 25 Januari, jam dua siang," jelasnya.

Sueb digantikan Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Timur, Ambeg Paramarta. Ketika didesak kebenaran Sihabuddin mengundurkan diri, Denny menepis. "Saya bilang penggantian (pejabat), tidak ada pengunduran diri," tandas Wamenkum HAM.

Kendati demikian, belum jelas tugas baru apa yang akan diemban Sihabuddin, apabila tidak mengundurkan diri. Saat dikonfirmasikan kepada sejumlah pejabat di Kemenkum HAM, tak seorang pun bersedia memberi penjelasan.

Kepala Humas Kemenkum HAM Martua Batubara mengaku tak tahu, kecuali agenda pelantikan Dirjen PAS. "Saya belum mendapat informasi soal ini, sampai hari pelantikan nanti," kata Martua.

Sihabuddin sendiri tak bisa ditemui. Sang ajudan Sihabuddin mengatakan, atasannya sedang ada kegiatan. "Bapak masih ada di Karawaci. Saya tidak tahu soal informasi (mundur) itu," kata ajudan.

Sihabuddin menjabat Dirjen PAS sekitar 16 bulan, sejak dilantik September 2011. Ia dilantik Menkum HAM kala itu, Patrialis Akbar. Sihabuddin langsung dibebani tugas pertama, segera melanjutkan pengkajian UU yang mengatur pemberian remisi bagi terpidana korupsi dan terorisme.

"Tugas utama Bapak (Sihabuddin) dilantik adalah memprioritaskan koordinasi internal melakukan perintah presiden, merealisasikan revisi aturan remisi," pesan Patrialis dalam sambutan acara pelantikan Dirjen Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM, 23 September 2011.

Menurut Patrialis, peninjauan sejumlah perundangan yang mengatur remisi harus segera dilakukan, mengingat pihaknya diminta mengajukan konsep baru remisi bagi koruptor dan teroris kepada presiden. "Apakah moratorium atau peniadaan remisi sama sekali, saya minta Pak Dirjen mengkaji," tegasnya.

Sebelumnya, Patrialis sudah membentuk tim pengkaji remisi koruptor dan teroris yang dipimpin Dirjen Pemasyarakatan sebelumnya, Untung Sugiyono. Namun karena yang bersangkutan pensiun, amanah beralih ke Sihabuddin.

Tim dibentuk guna mengkaji segala hal terkait remisi dan memberikan gambaran untung-rugi moratorium remisi untuk koruptor dan teroris. "Kami di sini sekaligus mohon izin Presiden melakukan prakarsa perubahan Peraturan Pemerintah," ujar Patrialis pekan lalu.

PP yang dimaksud adalah, PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Aturan itulah yang disebut Patrialis mendasari pemberian remisi narapidana, termasuk koruptor dan teroris.

Denny Indrayana yang kala itu masih menjabat Staf Presiden Bidang Hukum dan HAM menyatakan, presiden menyepakati penghentian remisi bagi koruptor dan teroris. Kebijakan moratorium remisi itu dilakukan seiring perbaikan peraturan perundangan yang mendasarinya agar lebih jelas dan sejalan semangat antikorupsi. (Albert Joko)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.