Dirut KAI: Stimulus pemerintah Rp3,5 triliun untuk tutupi defisit kas

Risbiani Fardaniah

PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana menggunakan stimulus dana talangan dari pemerintah sebesar Rp3,5 triliun untuk menutupi defisit arus kas selama pandemi COVID-19.

“Kami menyambut baik pemerintah memberikan stimulus dana talangan ke KAI berdasarkan keputusan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan disepakati Rp3,5 triliun. Memang kami melakukan semua upaya untuk mengurangi cash flow (arus kas) yang defisit,” kata Direktur Utama KAI Didiek Hartanto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat.

Didik menuturkan sejak Maret hingga Juni 2020 arus kas KAI mengalami defisit sebesar Rp5,3 triliun dan diperkirakan akan terus bocor hingga akhir tahun jika pandemi COVID-19 belum berakhir.

Meski demikian ia mengatakan dana talangan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada suku bunga tertentu yang harus dibayarkan karena berasal dari Surat Berharga Negara (SBN).

Untuk itu ia juga mengajukan relaksasi pembayaran kredit ke perbankan di mana utang KAI senilai Rp15,5 triliun yang rinciannya Rp1,5 triliun modal kerja, Rp4 triliun obligasi yang sudah dibayarkan Rp2 triliun pada 2017, dan Rp2 triliun pada 2019.

Baca juga: Pendapatan KAI anjlok hingga Rp24,2 miliar per hari akibat COVID-19

Selain itu Didik mengatakan pihaknya memangkas biaya modal sebesar Rp3,5 triliun dari Rp12 triliun menjadi Rp9 triliun pada tahun ini.

Akibatnya KAI harus mengurangi atau menunda investasi, terutama yang sifatnya bukan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Seperti LRT Jabodetabek yang investasinya Rp6,9 triliun, konstruksinya di Bekasi Timur, Cawang, Dukuh Atas ini sesuai pemerintah, (PSN) tetap dilaksanakan sisanya kami kurangi,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan sisa belanja modal Rp9 triliun difokuskan untuk pengembangan angkutan barang di Sumatera Selatan.

KAI Didik mengatakan pihaknya juga melakukan efisiensi biaya untuk perawatan kereta yang akhirnya dipangkas atau pembayarannya ditunda.

“Efisiensi biaya kami lakukan pemotongan terhadap biaya-biaya yang bisa dipotong atau ditunda pembayarannya, seperti perawatan kereta kita bicara sama vendor,” katanya.

Namun, lanjut dia, kereta yang ditunda perawatannya adalah untuk kereta-kereta yang tidak beroperasi, sehingga aspek keselamatan masih tetap terjamin.

Baca juga: Dampak COVID-19, KAI pangkas belanja modal Rp3,5 triliun