Dirut Pertamina Buka-bukaan soal Besaran Subsidi & Kompensasi BBM, Hanya Rp267 T

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina Persero Tbk, Nicke Widyawati buka-bukaan terkait anggaran yang sebenarnya dibayarkan pemerintah untuk mengkompensasi dan mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia membantah menerima Rp502,4 triliun untuk membuat harga BBM bersubsidi lebih terjangkau dari nilai keekonomiannya.

"Rp502,4 triliun ini sebenarnya gabungan dari BBM, LPG dan listrik," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/9).

Nicke menjelaskan subsidi yang diterima Pertamina untuk BBM subsidi hanya Rp14,6 triliun. Sedangkan untuk kompensasi sebesar Rp252 triliun.

"Jadi untuk BBM sendiri kompensasi dan subsidi ini Rp267 triliun dari Rp502 triliun," kata Nicke.

Sementara itu, anggaran untuk subsidi LPG gas kilogram sebesar Rp134,8 triliun. Sisanya sekitar Rp100,6 triliun digunakan untuk mensubsidi listrik.

"LPG itu Rp134,8 triliun, sisanya listrik Rp100 triliun," kata dia.

Pemerintah Klaim Keluarkan Anggaran Rp502,4 Triliun

Sebagai informasi, dalam banyak kesempatan pemerintah menyebut telah menganggarkan Rp502,4 triliun untuk mensubsidi BBM. Anggaran tersebut dinilai sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menyinggung soal anggaran subsidi BBM yang terus membengkak hingga Rp502 triliun. Ini terjadi karena mahalnya harga energi dunia dan nilai tukar Rupiah yang melemah atau tidak seperti yang direncanakan pemerintah dalam APBN 2022.

"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp170 (triliun) sekarang sudah Rp502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat ini yang perlu kita syukuri," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Kata Sri Mulyani

Hal senanda juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam banyak kesempatan. Bahkan dia menyebut jatah subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan cukup sampai akhir tahun.

"Dengan harga BBM minyak dunia yang terus menerus tinggi, Rp502 triliun, diperkirakan akan habis dan masih belum mencukupi," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat bersama Badan Anggaran DPR-RI di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Selasa (23/8).

Begitu juga dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkap Bahlil dalam acara Pemberian NIB untuk Pelaku UMK Perseorangan di DIY, Yogyakarta, Selasa (23/8).

Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp600 triliun. Sementara itu pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp2.350 triliun. [idr]