Disahkan, Undang-undang Pangan yang Baru

Liputan6.com, Jakarta: Rakyat Indonesia kini memiliki Undang-Undang Pangan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Pada rapat paripurna, Kamis (18/10), DPR dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pangan sebagai Undang-undang.

 

Ketua Komisi IV DPR Mochammad Romahurmuziy, dalam pembacaan laporannya mengatakan tujuan dibentuknya undang-undang ini untuk mencapai kemandirian pangan. Ia menilai kebijakan pangan Indonesia selama ini salah arah dan kian jauh dari tujuan yang ingin dicapai. "Tujuannya, agar Indonesia bisa mencapai kemandirian dalam hal pengadaan pangan," jelas Romy, sapaan akrab Mochammad Romahurmuziy dalam sidang paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).

 

Selain kemandirian pangan, tujuan lain ialah meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional maupun internasional. Romy menginginkan agar kebijakan pangan yang ada diluruskan berdasarkan UUD 1945.

 

Di sisi lain pemerintah, yang diwakili Menkumham Amir Syamsudin mengapresiasi positif kerja DPR yang berhasil menyelesaikan RUU pangan ini menjadi UU. Menurut Amir, UU Nomor 7 Tahun 1996 memang seharusnya diperbaharui. Apalagi usia dari UU ini juga sudah 16 tahun tanpa perubahan.

 

"UU (lama) tersebut belum dapat menjawab secara komprehensif terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pangan pada saat ini, dan masa yang akan datang," jelas Amir.

 

Dalam RUU Pangan yang baru ini, Amir menjelaskan secara substansi sangat baik. Karena memuat hal-hal mendasar, strategis, dan memberikan arah bagi pembangunan pangan dan ketahanan pangan yang dapat mengatasi berbagai persoalan pangan nasional dan global.

 

Amir menambahkan, dalam RUU Pangan ini terdapat 11 pasal/ayat yang mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah, 10 pasal/ayat memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan/atau berdasarkan peraturan pemerintah, satu pasal mengamanatkan Peraturan Presiden dan beberapa menteri/kepala lembaga dan peraturan daerah.

 

"Setelah disahkan, maka menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-perundangan yang diamanatkan tersebut. Sehingga UU ini dapat diimplementasikan dalam rangka membangun kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional yang kokoh dan berkelanjutan," tutup Amir.(ALI/AIS)