Disanksi Demosi di Sidang Etik, Bharada Sadam Ternyata Sopir Sekaligus Ajudan Sambo

Merdeka.com - Merdeka.com - Bharada Sadam terpaksa menjalani persidangan etik karena dianggap tidak profesional terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia sudah dijatuhkan sanksi administratif berupa demosi dan etik.

Dalam persidangan etik terungkap pelanggaran dilakukan Bharada S adalah melakukan intimidasi terhadap dua wartawan.

Dengan cara menghapus foto serta video di handphone milik kedua wartawan yang pada saat itu tengah meliput di rumah Irjen Ferdy Sambo.

Sosok Bharada S

Bharada S adalah personel dari batalyon 3 KI Markas Yon D Resimen II Pas Pelopor Korbrimob Polri merujuk Surat Telegram Nomor ST/1751/VIII/KEP/2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Dia ditugaskan sebagai ajudan serta sopir Irjen Ferdy Sambo.

"Wujud pernyataan ketika terduga pelanggar berdinas sebagai tamtama resimen satu pas pelopor Korbrimob Polri dan ditugaskan sebagai driver Irjen FS," kata Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah dalam keterangannya, Selasa (13/9).

Informasi dihimpun merdeka.com, Bharada S adalah salah satu dari tujuh ajudan yang ditugaskan melekat kepada Irjen Ferdy Sambo.

Bharada S sempat terlihat pada 26 Juli 2022 di kala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil dan memeriksa para ajudan Sambo, bersama dengan Bharada E dan Bripka RR.

Sanksi Bharada S

Majelis sidang kode etik menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama satu tahun terhadap Bharada S alias Sadam dalam tindakan ketidakprofesionalan pada kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun," kata anggota sidang kode etik Kombes Rahmat Pamudji dikutip melalui youtube, pada sidang di gedung TNCC Mabes Polri, Senin (12/9).

Diketahui jika Bharada S telah dimutasi ke bagian Yanma Polri dari jabatan Ton 3 KI Markas Yon D Resimen II Pas Pelopor Korbrimob Polri sebagaimana tertuang dalam ST/1751/VIII/ KEP./2022.

Selain sanksi administratif, Bharada S juga diwajibkan menyatakan permintaan maaf secara lisan di hadapan komisi kode etik, juga permintaan maaf secara tertulis ke pimpinan Polri.

"Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan dihadapan sidang komisi kode etik Polri dan secara tertulis ke pimpinan Polri," ujarnya.

Sementara dalam sidang, Majelis Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan pelanggaran yang dilakukan Bharada S adalah melakukan intimidasi terhadap dua wartawan.

Dengan tindakan melakukan penghapusan foto serta video di handphone milik kedua wartawan yang pada saat itu tengah meliput di rumah Irjen Ferdy Sambo.

"Adapun wujud perbuatan terduga pelanggar di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo, terduga pelanggar menghapus foto dan video yang berada di handphone dua wartawan detikcom dan CNN, dimana perbuatan tersebut telah membatasi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," katanya.

Lebih lanjut, pasal yang dilanggar Bharada S dalam kasus etik ini, yaitu Pasal 5 Ayat 1 Huruf E Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. [lia]