Disebut Bakal Jadi Pj Gubernur DKI Gantikan Anies, Ini Respons Heru Budi Hartono

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono angkat bicara soal namanya yang digandang-gadang bakal menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang lengser pada Oktober 2022 mendatang.

Dia menuturkan, bahwa ada beberapa kandidat lain yang mungkin lebih cocok menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta ketimbang dirinya. Misalnya pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tentunya banyak calon calon yang mungkin lebih pantas, biasanya dari pejabat Kementerian Dalam Negeri," kata Heru Budi Hartono kepada Liputan6.com, Kamis (6/1/2022).

Dia tak mau menanggapi lebih jauh terkait beberapa pihak yang mendukungnya menjadi Penjabat Gubernur DKI. Heru mengatakan, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI masih lama.

"Masa jabatan Gubernur DKI masih akhir tahun 2022, dan masih lama," ucap Heru.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berharap Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2022-2024 dapat memahami inti persoalan ibu kota. Santer beredar nama Heru Budi Hartono yang bakal menjadi Pj Gubernur DKI.

"Yang penting bahwa kriterianya itu, yang memahami persoalan inti Jakarta, apa saja sih? Mereka harus paham dulu, kalau itu sudah clear, siapa pun bagi kita," ujar Gembong, Kamis (6/1/2021).

Gembong pun mengaku tidak cukup mengenal jauh tentang rekam jejak Heru Budi. Hanya saja, ia menilai karakter Heru cukup baik selama menjadi birokrat.

Disinggung perihal layak tidaknya Heru menggantikan Anies, Gembong mengatakan, bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kita enggak tahu," ucapnya.

Tentang Heru Budi Hartono

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono selesai menjalani pemeriksaan KPK, Jakarta, Kamis (7/4). Heru diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap reklamasi laut DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono selesai menjalani pemeriksaan KPK, Jakarta, Kamis (7/4). Heru diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap reklamasi laut DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Heru Budi Hartono adalah Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, diangkat pada 29 Juli 2017, menggantikan posisi Dharmansjah Djumala yang kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Wina Austria.

Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965, ini telah memiliki pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad.

Dia mengawali karir sebagai Staf Khusus Walikota Jakarta Utara pada tahun 1993 silam. Selang dua tahun, yakni di 1995, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara.

Di tahun 1999, Heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian pelaporan Kota Jakarta Utara. Lanjut di tahun 2002, di mana ia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.

Di tahun 2008, ia masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan. Di tahun 2013, Ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.

Akhirnya pada tahun 2014, ia ditunjuk Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Joko Widodo, untuk menjadi Walikota Jakarta Utara. Heru menjabat kursi tersebut selama setahun dan akhirnya kembali menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga di DKI Jakarta.

Heru sempat digandeng oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017, melalui jalur independen. Namun ketika akhirnya lewat jalur dukungan partai politik, Ahok menggandeng Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif saat itu.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel