Dishub DKI tidak ajukan tambahan subsidi tarif integrasi

Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak mengajukan tambahan subsidi kepada DPRD DKI untuk tiga moda transportasi massal setelah pemberlakuan tarif integrasi karena sudah cukup dibiayai menggunakan anggaran "Public Service Obligation" (PSO).

"Mencermati besaran subsidi saat ini, itu tidak akan ada penambahan subsidi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu.

Untuk tahun pertama ini dan tahun kedua pada 2023, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memastikan tidak mengajukan tambahan subsidi. "Tahun pertama dan kemudian tahun depan sudah dihitung," katanya.

Syafrin tidak merinci proyeksi peningkatan besaran subsidi yang timbul setelah pemberlakuan tarif integrasi yang saat ini memasuki masa uji coba selama enam bulan sejak Juni hingga Desember 2022. "Saat ini kami terus lakukan simulasi," katanya.

Baca juga: Dishub DKI: Tarif integrasi bisa dengan aplikasi dan kartu JakLingko

Adapun besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal (MRT, LRT Jakarta dan TransJakarta) pada 2019 mencapai Rp14 miliar. Kemudian pada 2020 mencapai Rp4 miliar dan 2021 mencapai Rp6 miliar.

Dia mengatakan, besaran subsidi itu berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal lebih dari satu moda.

Sedangkan berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, dana PSO transportasi umum pada 2019 mencapai Rp3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.

Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.

Meski memastikan akan ada perubahan besaran subsidi akibat tarif integrasi tiga moda angkutan umum itu, namun dalam jangka panjang Syafrin memastikan akan ada peningkatan penggunaan transportasi massal setelah tarif integrasi sebesar Rp10.000 tersebut.

Baca juga: Anies tetapkan tarif integrasi untuk transportasi massal Rp10.000

Berdasarkan hitungan salah satu konsultan, lanjut dia, apabila pengguna meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan operator.

Selain itu, biaya lain yang dikeluarkan pemerintah termasuk untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diyakini akan turun seiring beralihnya penggunaan kendaraan pribadi.

Tak hanya itu, tingkat polusi udara juga diharapkan menurun karena masyarakat diperkirakan makin banyak menggunakan transportasi massal.

"Satu hal yang paling utama adalah dengan integrasi kami harap semakin banyak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal," katanya.
Baca juga: JakLingko jelaskan tarif integrasi TransJakarta berlaku di 28 koridor