Disiplin Protokol Kesehatan Kunci Hidup Berdampingan dengan Covid-19

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Strategi jangka panjang tengah disusun pemerintah menyikap kemungkinan pandemi Covid-19 akan ada dalam waktu yang lama. Pilihan terbaik saat ini adalah tetap menegakkan protokol kesehatan (prokes).

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan agar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mempersiapkan diri mengambil langkah-langkah.

Terkait dengan hal ini, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan sejak awal Agustus 2021 pemerintah telah menyusun kajian dan strategi hidup berdampingan dengan virus Corona.

"Tampaknya virus Corona penyebab Covid-19 akan hidup cukup lama bersama dengan kita, bisa tahunan. Strateginya adalah bagaimana menjalani hidup normal dengan mematuhi protokol kesehatan sembari menjalankan aktivitas perekonomian dengan aman," ujar Maxi Rein dalam Dialog virtual Semangat Selasa Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN, Selasa (7/9/21).

Untuk itu, pemerintah diminta melakukan upaya persuasif agar masyarakat melakukan prokes ketika berada di ruang publik.

"Misalnya masuk dan keluar melalui pintu berbeda, memindai barcode PeduliLindungi, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," ujar Maxi.

Dia menambahkan, prokes merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat. "Tidak ada pilihan lain selain disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai salah satu kebiasaan baru," ujarnya.

Lanjut Maxi, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peta jalan hidup bersama Covid-19 melalui asesmen terkait kebiasaan baru di level tertentu.

"Asesmen ini disesuaikan dengan status wilayah, misal level 1 dan 2. Agak longgar dibandingkan dengan level 3 dan 4," ujarnya.

Pemerintah juga menguatkan strategi tracing, testing, treatment (3T), serta percepatan vaksinasi. Saat ini, rata-rata kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah menurun.

"Kasus konfirmasi positif sudah mencapai 6,7%, mendekati yang disyaratkan WHO di bawah 5%," ujar Maxi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua

PPKM Mampu Tekan Mobilitas Masyarakat

"Semua itu tak lepas dari partisipasi masyarakat sehingga membuat kasus harian Covid-19 Indonesia menurun. Indikator BOR (Bed Occupancy Rate) juga membaik, saat ini di bawah 20%. Demikian juga indikator kematian harian di bawah 500 per hari," beber Maxi.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mampu menekan angka mobilitas masyarakat.

"PPKM menekan mobilitas 20-30% sehingga dapat menurunkan laju penularan. Namun, penurunan ini jangan membuat euforia dan lengah sehingga abai prokes, misalnya tidak memakai masker. Abai prokes bisa membuat kasus Covid-19 kembali naik," Maxi mengingatkan.

Maxi menekankan, dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, mobilitasmasyarakat Indonesia relatif rendah.

"Filipina berhasil menekan mobilitas bisa sampai 25-30%, namun kasus naik. Sedangkan Vietnam mobilitas masih tinggi 60-70% sehingga kasusnya naik," ujarnya.

Maxi menambahkan, menurunnya kasus positif Covid-19 juga terkait dengan upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target herd immunity 208 juta penduduk yang mendapatkan dosis vaksin lengkap.

Dalam hal ini dibutuhkan sekitar 400 juta dosis vaksin. Hingga akhir Agustus, sekitar 100 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikkan.

"Program vaksinasi on the track. Percepatan vaksinasi berjalan seiring dengan ketersediaan vaksin. Mulai Agustus, stokvaksin di Indonesia mulai banyak sehingga bisa dilakukan vaksinasi 1,5 juta - 2 juta vaksinasi perhari. Untuk September ditargetkan bisa tersedia vaksin 80 juta, dengan demikian bisa dilakukan vaksinasi 2,3 juta - 2,5 juta vaksin per hari agar tercapai herd immunity hingga akhir tahun.

Terkait dengan wacana adanya vaksin dosis ketiga (booster), Maxi menekankan vaksin penguat saat ini baru ditujukan untuk tenaga kesehatan yang memang berisiko tinggi terpapar virus corona. Selain itu, WHO saat ini belum mengizinkan vaksin booster dengan alasan kesetaraan.

"Masih banyak masyarakat dunia yang belum divaksin. Rata-rata masyarakat dunia yang divaksin baru 10%. WHO menyarankan agar masyarakat selesai mendapat vaksin dosis 1 dan 2 dulu, baru memikirkan vaksin booster," ujarnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel