Ditantang Benny Gelar TWK, Begini Kata Wakapolri dan Wakil Jaksa

·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman, menilai perlu juga bagi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, untuk menerapkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), seperti yang dilakukan di KPK. Wakapolri dan Wakil Jaksa Agung, memberi tanggapan atas permintaan itu.

Dalam agenda rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham terkait RKA/RKP KL tahun anggaran 2022, Senin 7 Juni 2021, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menyampaikan, bahwa sebenarnya TWK sudah diterapkan lama.

Sebelum menjadi Wakil Jaksa Agung, jelas Setia Untung, selalu ada pelatihan wawasan kebangsaan.

Baca juga: Benny Harman: Polisi, Jaksa dan Kumham Harus TWK Juga

"Setiap tahun dua angkatan dilakukan pelatihan revolusi mental sampai sekarang," kata Setia Untung, dalam siaran live streaming youtube DPR RI, Senin 7 Juni 2021.

Meski begitu, pihaknya menghargai masukan yang diberikan untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan ke depannya.

Begitu juga dengan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Dalam forum yang sama, ia menjelaskan seperti apa tes wawasan kebangsaan terhadap anggota Polri selama ini.

Dia menjelaskan, tes ini sudah ada sejak awal masuk menjadi anggota Polri. Begitu pula pada pengembangan anggota, ada sekolah untuk pengembangan wawasan kebangsaan tersebut. Termasuk untuk mental dan idiologi.

"Bahkan ketika kenaikan pangkat dilakukan," kata Komjen Gatot.

Meski pengembangan wawasan kebangsaan diberikan, dia menjelaskan tidak harus ditampilkan dalam penggunaan anggaran khusus.

"Masuk dalam pembinaan profesionalisme anggota Polri," lanjutnya.

Tes wawasan kebangsaan atau TWK, digunakan untuk pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai perintah UU Nomor 19 tahun 2019. Tapi selain komisi antirasuah, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham, juga diusulkan ada TWK.

Itu diusulkan oleh anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman, dalam rapat dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, Senin 7 Juni 2021.

"Kalau boleh di Kejaksaan, Kepolsian dan Kumham dilakukan hal yang sama, dan juga harus ada anggarannya di sini," kata Benny dalam siaran live streaming youtube DPR RI, dalam agenda rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham terkait RKA/RKP KL tahun anggaran 2022, Senin 7 Juni 2021. (oya)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel