Ditanya DPR Kapan Seluruh Wilayah Terapkan ASO, Ini Jawaban Menkominfo

Merdeka.com - Merdeka.com - Secara resmi Analog Switch Off (ASO) telah dilakukan pada 2 November 2022 dimulai dari Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah siap. Meski begitu, masih ada wilayah-wilayah siaran yang belum serempak menerapkan. Padahal, bila merujuk aturan UU Cipta Kerja, semestinya ASO dilakukan pada 2 November 2022.

Persoalan ini memantik Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari menayakan kapan benar-benar ASO diterapkan di seluruh wilayah siaran di Indonesia.

"Kalau saya bertanya, kira-kira terakhir switch off tanggal berapa, Pak Menteri?" kata Haris saat rapat kerja DPR RI Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu (23/11).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pada dasarnya bisa kapan saja. Pasalnya dari sisi kesiapan infrastruktur lembaga penyelenggara multipleksing sudah siap.

"Dari sisi kesiapan infrastuktur multipleksing bisa kapan saja. Karena sudah siap seluruhnya," jelas Johnny.

Dilanjutkan Johnny, dari sisi kesiapan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), seharusnya dengan sudah adanya 580 LPS yang telah melakukan siaran simulcast ini bisa dilakukan, mereka bisa menerapak kecuali kepada 116 LPS.

"Dari pembagian Set Top Box (STB) ini yang sangat tergantung kepada kesiapan penyelenggara multipeksing yang sudah komitmen untuk mendistribusi dan instalasi. STB yang dianggarkan melalui APBN, yang ditugaskan kepada Kominfo sebanyak 1 juta unit dari dana yang tersedia, kami bisa melakukan efisiensi anggaran dengan pengadaan lebih besar 25 persen atau sekitar 1 seperempat juta unit. Jumlah ini, sebagian besarnya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan ASO di Jabodetabek," ungkap Johnny.

Sehingga, kata Johnny, perlu ada kesepakatan dengan LPS multipleksing terkait distribusi STB dan kesiapan masyarakat terutama yang membeli STB secara mandiri. Serta, kesiapan LPS multipleksing untuk melakukan ASO di kantornya masing-masing.

"Singkat kata, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka itu tergantung dengan pembicaraan dengan LPS. Satu aja potensi masalah yang khawatirkan adalah begitu kita melakukan ASO maka sebagian terbesar televisi masyarakat yang masih belum memenuhi standar DVBT2 (siaran tv digital -red), maka tidak dapat menerima siaran. Itu saja yang kami khawatirkan," ujar dia. [faz]