Ditanya DPR soal Kebocoran Data, Menteri Johnny sebut Urusan BSSN

Merdeka.com - Merdeka.com - Berjas warna biru mengkilap berpenampilan parlente, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate hadir di ruangan rapat Komisi I DPR RI. Agenda hari ini, Rabu (7/9), adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kominfo Tahun Anggaran 2023 serta Isu-isu aktual.

Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR RI menanyakan kepada Menkominfo terkait kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card Prabayar. Menurutnya, kasus ini begitu memalukan. Pasalnya, dalam sebulan persoalan kebocoran data bisa tiga kali terjadi.

"Kok bisa kebobolan terus, tidak mungkin tidak ada orang dalam. Saya tidak tahu apakah orang dalam ini terkait dengan PSE, sebetulnya ini bisa diidentifikasi. Ini memalukan Pak. Sebulan tiga kali," ujar Nurul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (7/9).

Hal senada juga disampaikan Nico Siahaan. Anggota fraksi PDIP ini menyinggung rencana pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN), sementara di sisi keamanan siber masih memiliki celah untuk dibobol hacker.

"Ini terkait PDN, kalau bicara ini akan selesai, bagaimana rencana kita menjaga agar data tidak bocor? Kita mau tahu persiapannya menuju PDN dari sisi keamanan sibernya," ungkap dia.

Menteri Johnny pun menjawab pertanyaan itu. Kata dia, pihaknya terus berkoordinasi lintas lembaga dalam rangka penanganan serangan siber. Namun yang dilakukan sejauh ini sudah sesuai dengan payung hukum yang ada. Ia mengakui tak bisa bekerja melampaui kewenangan tugas lembaga lainnya.

"Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2019, terhadap semua serangan siber, leading sektor bukan Kominfo. Itu domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," kata Johnny saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu (7/9).

Beleid tersebut terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Seiring gencarnya serangan siber, Johnny pun mendukung untuk melakukan peningkatan peralatan, kemampuan teknis, sistem, serta Sumber Daya Manusia (SDM) di BSSN.

"Selama ini kenapa kami menjawab terkait isu-isu tersebut, ini agar publik mengetahuinya. Namun secara tugas, bukan kewenangan Kominfo. Serangan siber domain BSSN," ungkap dia.

Tugas Kominfo terkait serangan siber, kata Johnny, yakni memastikan penyelenggara sistem elektroni (PSE) patuh terhadap aturan yang ada. Apabila tidak patuh, mereka akan diberi sanksi.

"Untuk meneliti kepatuhannya, kami melakukan audit. Dalam hal ini, kewenangan itu juga terbatas dalam payung hukum yang ada. Mudahan dengan nantinya ada UU PDP bisa mendapatkan tambahan model sanksi yang diberikan," tutur dia.

Sebelumnya, Lembaga pemerintah dan operator seluler saling lempar tanggung jawab terkait kebocoran data 1,3 miliar pengguna yang melakukan registrasi SIM Card Prabayar. Dirjen APTIKA Kominfo, Semuel A. Pangerapan secara tidak langsung menuding bahwa kebocoran data merupakan tanggung jawab penyedia layanan.

Sementara dari sisi operator seluler, berdalih bahwa mereka mengikuti aturan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam pasal 169, disebutkan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyampaikan laporan setiap tiga bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur. [faz]