Ditjen Bimas Islam Keberatan KUA Lakukan Korupsi

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Bimas Islam Abdul Jamil menyatakan keberatan dengan tuduhan bahwa jajarannya di Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan korupsi, dengan cara-cara ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada pers di Jakarta, Jumat (28/12) menanggapi tudingan adanya korupsi yang disinyalir mencapai Rp1,2 triliun.

Pernyataan itu `bombastis` karena hanya mengalihkan peristiwa nikah dengan perkiraan biaya tambahan Rp500 ribu. Padahal uang tambahan itu bervariatif. Di luar Pulau Jawa sekitar Rp100 ribu.

Didampingi Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muchtar Ali, Dirjen Bimas Islam itu mengakui bahwa pemberian uang terima kasih dari keluarga mempelai kepada penghuni masih oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai hal wajar.

"Faktor budaya, sebagai ucapan terima kasih kepada KUA," katanya.

Tetapi di sisi lain bahwa baik yang menerima atau pun meminta/memberi tergolong tindakan "gratifikasi". Hal ini kemudian menjadi dilematis. Sebab, di sisi lain, umumnya masyarakat (80 persen) menghendaki nikah di luar kantor KUA. Selain itu mereka meminta pula kebanyakan pada hari libur, pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, katanya.

Biaya nikah resmi di KUA sebesar Rp30 ribu. Jika ada permintaan umat Muslim meminta menikahkan anggota keluarganya, tentu penghulu tak memiliki dana untuk itu. Terlebih transportasi di tiap daerah selain jauh juga menyulitkan petugas mendatangi lokasi.

Sepanjang 2012, tercatat 2.319 ribu peristiwa nikah dengan tenaga penghulu sebanyak 5.382 orang. Karena itu Abdul Djamil keberatan bahwa pungutan oleh petugas KUA mencapai Rp1,2 triliun.

Upaya menghindari tudingan pihak Kemenag mendiamkan adanya pungutan dari petugas KUA, menurut dia, pihaknya bersama Itjen tengah merumuskan pemecahan (solusi) melalui berbagai skema "reward and punishment" sesuai dengan salah satu rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika merilis hasil survei beberapa waktu lalu.

Untuk waktu dekat ini, pihaknya pun mengimbau agar para penghulu mengindahkan aturan yang ada. Jika ada pihak melakukan pungutan di luar ketentuan, diharapkan dapat melapor ke Kanwil Kemenag terdekat.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.