Ditjen Hubla luncurkan aplikasi PNBP internal Kantor Kesyahbandaran

·Bacaan 2 menit

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meluncurkan aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Internal Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Makassar guna mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa terkait pembayaran PNBP khususnya berupa Jasa Rambu dan Penerimaan Uang Perkapalan (PUP).

“Saya mengapresiasi atas inovasi yang dilakukan dalam peluncuran dan pengembangan aplikasi PNBP internal Kantor KSU Makassar, karena melalui aplikasi ini dapat lebih memudahkan para petugas PNBP sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelaporannya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dalam pernyataan pers yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Agus mengatakan, perkembangan teknologi pada era modern ini sangat pesat, dimana teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berusaha memajukan pelayanan transportasi dengan berinovasi memanfaatkan teknologi informasi.

Ia menjelaskan, aplikasi tersebut akan terus dikembangkan serta akan diintegrasikan pada sistem inaportnet, dengan harapan nantinya dapat digunakan di kantor KSOP/UPP lainnya sebagai UPT Perhubungan Laut yang memungut Jasa Rambu dan PUP.

Selain itu, Ia juga mengimbau agar setiap UPT berupaya untuk mencapai bahkan melampaui target penerimaan PNBP serta melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran.

Sebelumnya, kantor KSU Makassar juga melakukan evaluasi implementasi Aplikasi Inaportnet Surat Persetujuan Syahbandar (SPS) terhadap pelayanan kapal dan barang secara online dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Pustikom Kemenhub.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan adanya penambahan modul/fitur baru berupa Jasa Rambu, Port Waste Management System (PWMS), ganti bendera dan pembatalan SPOG dalam aplikasi SPS.

Acara tersebut menghadirkan perusahaan pelayaran di Makassar dan dari UPT Perhubungan Laut se-Indonesia Timur yang telah menerapkan Inaportnet, diantaranya Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Disnav Kelas I Makassar, KSOP Kelas I Sorong, KSOP Kelas I Ambon, KSOP Kelas I Balikpapan, KSOP Kelas II Bitung, KSOP Kelas II Manado, KSOP Kelas II Kendari, KSOP Kelas II Pare-Pare, KSOP Kelas II Samarinda, dan UPP Kelas I Bau-Bau.

Lebih lanjut, Dirjen Agus mengimbau kepada seluruh insan perhubungan agar selalu berinovasi untuk mengembangkan teknologi informasi atau membangun sistem untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing.

Di akhir kesempatan, Dirjen Agus melanjutkan kegiatan dengan melakukan peninjauan ke kantor UPP Garongkong dan UPP Maccini Baji. Di kedua lokasi tersebut, Ia meninjau ke Dermaga Pelabuhan, serta memonitor kesiapan UPT terhadap pelayanan Kapal Perintis dan pelayanan di masing-masing wilayah kerja UPT.

Ia juga berpesan terkait penanganan limbah B3 di Pelabuhan, Dirjen Agus menegaskan bahwa di setiap Pelabuhan harus menyiapkan fasilitas pengelolaan limbah serta pengelolaan limbah harus jelas penanganannya hingga pada penanganan terakhir.

“Saya mengimbau kepada seluruh pihak terkait di Pelabuhan agar mendukung para pengusaha/masyarakat yang berusaha dalam Pelabuhan dalam menjalankan usahanya khususnya di masa pandemi ini agar roda ekonomi dapat tetap berjalan dengan baik,” katanya.

Baca juga: Tol Laut wujudkan keadilan ekonomi masyarakat terpencil
Baca juga: Indonesia masuk kriteria "White List Tokyo MoU"
Baca juga: BKI kembali peroleh wewenang sertifikasi statutoria kapal Indonesia

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel