Ditjen Pajak Sosialisasikan Dua Peraturan Perpajakan Baru

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi atas dua peraturan perpajakan baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012.

Hal tersebut tertulis dalam keterangan pers Direktorat Jenderal Pajak yang diterima di Jakarta, Rabu.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 85/PMK.03/2012 menjelaskan tentang Penunjukkan BUMN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 16A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Dalam PMK tersebut dimuat tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan dari PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada BUMN.

Pemungutan dilakukan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penerimaan pembayaran atau penerimaan pembayaran termin.

PPN dan PPnBM yang telah dipungut wajib disetorkan kepada Kantor Pos/Bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Ketentuan ini diberlakukan terhadap 140 BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN berdasarkan data per 11 Juni 2012 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

Saat ini, BUMN yang tercatat antara lain PTPN, Aneka Tambang, Bukit Asam, Pertamina, PT Timah, Sucofindo, Krakatau Stell, BNI, Mandiri, BRI, BTN, BUMN Karya, Pelindo, Angkasa Pura, ASDP dan Garuda Indonesia.

Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 menjelaskan tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi berkaitan dengan Perpajakan.

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 35A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

PP 31 Tahun 2012 ini mewajibkan instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke Ditjen Pajak.

Instansi pemerintah yang wajib memberikan data dan informasi perpajakan antara lain Kementerian, Instansi pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Instansi Pemerintah Lainnya, termasuk BUMN.

Sementara, lembaga yang wajib memberikan data dan informasi antara lain Lembaga Tinggi Negara, Lembaga pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Lembaga Lainnya.

Sedangkan, asosiasi yang wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan diantaranya Kadin, Himpunan Bank-Bank Milik Negara, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Asosiasi Lainnya. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.