Ditjen Perkeretaapian tunda sejumlah proyek dampak refocusing anggaran

Ahmad Buchori
·Bacaan 1 menit

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menunda sejumlah proyek yang masuk dalam kegiatan prioritas nasional tahun ini sebagai dampak dari refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Refocusing anggaran berdampak pada penundaan sejumlah kegiatan prioritas nasional tahun 2021,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Zulmafendi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Zulmafendi mengatakan, pagu anggaran Ditjen Perkeretaapian yang akan digunakan untuk kegiatan prioritas nasional tahun 2021 sebesar Rp8,43 triliun, kemudian dilakukan refocusing anggaran menjadi Rp7,07 triliun.

Ia mengatakan dengan penghematan anggaran sebesar Rp1,36 triliun tersebut berdampak pada sejumlah rencana kerja penguatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar.

Di antaranya penundaan subsidi perintis Kereta Api (KA) Kertalaya lintas Kertapati - Inderalaya. Kemudian pengurangan subsidi sebagian Kereta Api Cut Meutia lintas Krueng Geukeuh - Kuta Biang, KA Datuk Belambangan lintas Tebing Tinggi - Kuala Tanjung, KA Amir Hamzah lintas Binjai - Besitang - Sei Liput, KA Lembah Anai lintas BIM - Lubuk Alung - Kayu Tanam, KA Minangkabau Ekspres lintas BIM - Padang - Pulau Air, KA Bathara Kresna lintas Solo - Wonogiri, KA Makpar lintas Makassar - Parepare, dan LRT Sumatera Selatan lintas Bandara SMB II - OPI.

Selain itu, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung Kereta Api juga mengalami penundaan. Di antaranya pembebasan lahan reaktivasi jalur KA Banten dan Jawa Barat, pembebasan lahan pembangunan jalur ganda Solo - Semarang fase I, pembangunan fasilitas pendukung jalur KA Bandara Adi Sumarmo Solo, hingga pembebasan lahan Bekasi - Cikarang.

Baca juga: Dipangkas Rp1,98 triliun, anggaran Ditjen Darat 2021 Rp5,6 triliun

Baca juga: Kementan hapus total anggaran cetak sawah 10.000 hektare

Baca juga: Program refocusing anggaran diharapkan tidak ganggu ketahanan pangan