Ditpolair Baharkam Polri Ungkap 16 Kasus, Total Kerugian Negara Rp40 Miliar

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri) mengungkapkan 16 kasus pada tri wulan kedua tahun 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp40 miliar.

"Periode 30 Mei sampai 31 Juli kami telah mengungkap sebanyak 16 kasus dengan nilai total kerugian Rp40.141.610.000," ujar Kasubdit Patroli Air Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol Dadan di Mako Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (4/8).

16 Kasus yang berhasil diungkap terdiri dari lima kasus penyelundupan narkoba, dua kasus pembalakan liar (illegal logging), dua kasus penyelundupan minyak ilegal (illegal oil), dua kasus penyelundupan benih lobster, empat kasus penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), dan satu kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Barang bukti yang berhasil dikumpulkan meliputi 291.114 ekor benih lobster, 13,7 kilo liter BBM solar subsidi, 1.092,26 gram sabu, 200 batang kayu campuran, 133.000 gram bom ikan, 683 detonator, empat unit speed boat, dan lima unit kapal motor," ujar Dadan.

Dalam kasus ini, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah menangkap 25 orang. Proses penyidikan hingga kini masih terus berlangsung.

"Penyidikan ada yang ditangani Subdit Gakkum di sini, ada juga yang dilimpahkan, dan sampai saat ini semuanya sedang berjalan dalam proses penyediaan, demikian juga ada yang dikembangkan," jelas Dadan.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol Rustam Mansur mengatakan 16 kasus yang telah ditangani berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan motif para pelaku karena faktor ekonomi.

Rustam juga mengungkapkan, kasus penyelundupan narkoba berasal dari provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Lalu kasus TPPO di Kepulauan Riau. Ada juga kasus illegal logging di Kalimantan Selatan, serta kasus illegal oil di Lampung dan Sulawesi Selatan.

"Kemudian illegal fishing itu terjadi di Banten, kemudian di Sumatera Selatan, di Sulawesi Tengah, dan Papua Barat," tutup Rustam. [tin]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel