Dituding Pencitraan Bocorkan DPRD DKI Naik Gaji, Ini Kata PSI

Ezra Sihite, Syaefullah
·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, angkat bicara soal adanya tudingan dari sesama anggota DPRD DKI , Gembong Warsono, bahwa PSI sebenarnya setuju soal kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

“Pak Gembong kader partai, politisi senior. Saya yakin beliau paham mekanisme pengambilan keputusan partai dan yang namanya instruksi partai. PSI sikap jelas sebagai institusi partai politik menolak kenaikan RKT. Mungkin bisa ditanyakan ke beliau jadi beliau dan partainya setuju?,” kata Michael saat dikonfirmasi VIVA di Jakarta, Kamis 3 Desember 2020.

Yang pasti, ia menegaskan bahwa dari PSI tegas menolak soal kenaikan RKT anggota DPRD DKI Jakarta 2021. Setiap pengambilan keputusan strategis, apalagi yang berkaitan dengan anggaran, itu sebelum masuk ke Paripurna pasti akan dirapatkan fraksi dengan partai.

“Hasil rapat itu memutuskan bahwa kenaikan gaji, tunjangan, dan lain-lain seperti ini di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi warga adalah tidak pantas,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut dia, partai menginstruksikan agar di paripurna menyampaikan pandangan umum untuk menolak. Hal itu mekanisme di internal PSI, bahwa memang peran partai mengawasi dan mengarahkan kerja fraksi, khususnya terkait dengan isu anggaran.

“Bagi PSI yang berkomitmen menjadi partai anggaran, tidak bisa dibenarkan kenaikan tersebut. Itu menjadi sikap resmi dan final Partai, dan Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna,” katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono, sempat mengomentari soal adanya kabar kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Tahun 2021, khususnya soal rencana anggaran bagi masing-masing anggota DPRD, yang naik jadi Rp8 miliar lebih.

Gembong pun membantah apa yang disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak kenaikan anggaran RKT tersebut

“Apa yang disampaikan PSI itu tidak benar. Bahwa RKT [Rencana Kerja Tahunan] menambah kegiatan, betul, yang akhirnya menambah biaya kegiatan,” kata Gembong melalui pesan singkat kepada VIVA di Jakarta, Rabu 2 Desember 2020.

“Itu semua anggaran pelaksanaan kegiatan. Itu bukan gaji dan itu juga bukan uang yang mengalir ke kantong anggota dewan dan, yang lebih konyol lagi, PSI sejak awal menyetujui semua RKT itu, baik dalam rapat pimpinan gabungan maupun dalam Pansus RKT,” lanjut Gembong. (ren)