Divonis 12 Tahun Penjara, Ini Peran Alex Noerdin di Kasus Masjid Sriwijaya dan PDPDE

Merdeka.com - Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin, dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan pembelian gas pada PDPDE Sumsel.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Yoserizal dalam persidangan di PN Palembang, Rabu (15/6) malam.

Hakim menilai Alex terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan atas kasus pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan pembelian gas bumi melalui Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel. Alex dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mengadili, menyatakan perbuatan terdakwa Alex Noerdin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman selama 12 tahun penjara," ungkap hakim Yoserizal.

Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung dengan tuntutan 20 tahun penjara berikut uang pengganti Rp2,13 miliar dan USD30,2 juta. JPU juga meminta hakim menyita aset Alex Noerdin dan diganti pidana penjara sepuluh tahun jika tidak direalisasikan.

Dalam putusannya, hakim tidak membebankan pidana tambahan kepada Alex. Hakim pun meminta jaksa membuka pemblokiran seluruh rekening, giro, maupun deposito milik Alex Noerdin dan istrinya.

Dalam kasus korupsi Masjid Sriwijaya, hakim menilai Alex melakukan tipikor karena menyalurkan dana hibah tanpa melalui prosedur yang benar. Pada 2015, Alex memberikan dana hibah sebesar Rp50 miliar tanpa adanya proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Dua tahun berselang atau pada 2017, Alex kembali mengucurkan dana hibah sebesar Rp80 miliar kepada Yayasan Masjid Sriwijaya. Pencairan ini dinilai tidak didahului dengan laporan pertanggungjawaban dari yayasan terkait penggunaan dana hibah tahun 2015.

Hakim juga beranggapan mantan Gubernur Sumsel dua periode itu melakukan pembiaran terhadap proses pembangunan Masjid Sriwijaya. Terungkap, masjid itu dibangun di atas lahan bersengketa sehingga terancam gagal dibangun. Akibat kesalahan Alex Noerdin, terjadi kerugian negara sebesar Rp64,05 miliar.

Sementara dalam perkara PDPDE, Alex mengajukan izin kepada Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) atas alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pacific Oil and Gas Ltd, dan Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Gas tersebut diproyeksikan memenuhi kebutuhan energi pada kawasan industri di provinsi itu.

Dalam realisasinya, lagi-lagi ditemukan kesalahan prosedur. Berdalih tidak punya pengalaman teknis, PDPDE Sumsel bekerja sama dengan pihak swasta milik Muddai Madang, yakni PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

Kerja sama ini terikat dalam nota kesepahaman antara Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca dan Muddai Madang selaku Direktur Utama PT DKLN pada 2 Desember 2009. Dalam perjalanannya, penandatanganan kerja sama dianggap tidak sah karena tidak disertai izin prinsif dari Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumsel.

Barulah pada 16 Desember 2009 diterbitkan izin prinsif tentang pembentukan PDPDE Gas. Di perusahaan milik daerah itu diketahui komposisi saham 85 persen untuk PT DKLN dan sisanya untuk PDPDE Sumsel. Komposisi sesuai persyaratan yang disetujui, yakni modal awal, tenaga ahli, dan peralatan ditanggung seluruhnya oleh pihak swasta.

Lagi-lagi, penentuan komposisi saham itu melanggar aturan karena tanpa didahului studi kelayakan, analisis, dan pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumsel.

Parahnya, Muddai Madang tidak menyetorkan modal awal sebesar Rp7,5 miliar kepada PDPDE Gas. Meski tidak menyetor, Muddai Madang justru meminta dicatatkan dalam laporan keuangan PDPDE Gas seolah-olah dia benar-benar menyetorkan.

Hakim juga menilai Alex Noerdin melakukan kesalahan berupa penunjukan direksi rangkap jabatan. Alex menunjuk Caca yang itu menjabat Dirut PDPDE Sumsel sekaligus Dirut PDPDE Gas. Sama halnya dengan Direktur PDPDE Sumsel Yaniarsyah ditunjuk sebagai Komisaris PDPDE Gas.

Rangkap jabatan itu dimanfaatkan Caca melakukan penyalahgunaan jabatannya untuk mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi-Merang dari PDPDE Sumsel ke Muddai Madang melalui PDPDE Gas. Pengalihan ini dinilai tidak sah karena tanpa persetujuan dari JOB Jambi-Merang.

Kesalahan Alex itu juga membuat Muddai Madang dan Yaniarsyah melakukan rekayasa laporan keuangan PDPDE Gas pada akun utang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT DKLN di PDPDE Gas sebesar USD4,9 juta. Padahal utang PDPDE hanya Rp2,6 miliar dan USD1,05 juta dengan beberapa di antaranya sudah dibayarkan. Perbuatan Muddai Madang dan Yaniarsyah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,13 miliar dan 30,2 juta USD.

Dari temuan itu, hakim menilai kesalahan prosedur yang dilakukan Alex Noerdin membuat pihak lain memperkaya diri sendiri dan korporasi dengan mendapatkan keuntungan dari pengalihan saham dan usaha patungan. Pihak lain yang dimaksud adalah Muddai Madang, Caca, dan Yaniarsyah.

Dalam sidang putusan, Muddai Madang divonis 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 1 tahun penjara. Muddai juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp36 miliar. Selain tipikor, Muddai Madang juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara Caca divonis bersalah dengan hukuman selama 11 tahun penjara dan denda Rp3 miliar subsider 1 tahun penjara. Hakim juga membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebanyak Rp4,6 miliar. Sedangkan putusan Yaniarsyah dijadwalkan dibacakan hari ini. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel