Divonis 2 Tahun Penjara, Ketua PDIP Paluta Jadi Buronan Kejaksaan

Daurina Lestari, Putra Nasution (Medan)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tengah memburu buronan atas nama Syafaruddin Harahap, yang menjabat sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Syafaruddin masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan.

Kejari Paluta mendatangi kediaman politikus PDI Perjuangan itu untuk melakukan eksekusi terhadap putusan dari Mahkamah Agung terkait kasus penggelapan, dan harus menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Namun, Syafaruddin tidak berada di rumahnya.

"Jadi Kejari Paluta pada hari Senin 21 Desember 2020 mendatangi rumah terpidana atas nama Syafaruddin Harahap yang juga mantan anggota DPRD Paluta. Di mana kedatangan tim kejari untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2019 yang menghukum terdakwa 2 tahun penjara," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Selasa 22 Desember 2020.

Baca juga: 3 Menteri Baru Jokowi Berlatar Belakang Pengusaha, Ada Sandiaga Uno

Sumanggar mengatakan, di rumah hanya ditemukan istri Syafaruddin dan menyebutkan suaminya sedang berada di Kota Medan. "Alasan istrinya sedang berobat di rumah sakit di Medan," tutur Sumanggar.

Pihak kejaksaan sebelumnya sudah memberikan surat panggilan terhadap Syafaruddin. Namun, ia mangkir dan Kejari Paluta melakukan koordinasi dengan Kejati Sumut untuk mengeluarkan surat pencekalan keluar negeri terhadap terpidana.

"Kita terbitkan DPO dan pencekalannya agar yang bersangkutan tidak bisa ke luar kota atau pun ke luar negeri," kata Sumanggar.

Sumanggar juga mengimbau agar Syafaruddin segera menyerahkan dirinya ke Kejari Paluta untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Bila tidak, pihak kejaksaan terus memburu hingga dia berhasil diamankan dan dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman.

"Tidak ada yang namanya terpidana yang tidak dieksekusi. Siapa pun dia, apa pun jabatannya tetap kita eksekusi sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia," sebut Sumanggar.

Sebelumnya, Syafaruddin dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan pada 6 Maret 2019. Dia dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan surat tanah seluas 2.500 hektare.