Djarot: Kalau Amandemen Terbatas saat Ini Kayak Membuka Kontak Pandora

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Badan Pengkaji MPR Djarot Saiful mengatakan Pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) jika melalui Amendemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora. Oleh karena itu, PPHN disepakati tak melalui Amendemen 1945.

"Melihat situasi politik sekarang, makanya kami tidak melakukan amandemen terbatas. Karena kalau amandemen terbatas saat ini, ini kayak membuka kotak pandora, nanti berbagai macam kepentingan masuk. Makanya kami tutup," kata Djarot, kepada wartawan, di Senayan, Jakarta, Senin (25/7).

Sehingga, kata Djarot, jalur alternatifnya melalui konvensi ketatanegaraan atau dengan undang-undang. Akan tetapi, opsi-opsi itu akan diputuskan oleh Panitia Ad Hoc.

Kemudian, ia menjelaskan, pihaknya telah membuat kajian soal PPHN yang dilakukan melalui konvensi. Nantinya, hasil kajian itulah yang akan dibahas oleh Panitia Ad Hoc. Sebab, badan kajian MPR tidak memiliki kewenangan untuk hasil kajian.

"Maka dari itu, bagaimana kalau dikaji dengan sistem konvensi ketatanegaraan, atau ke UU. Dan nanti biar Panitia Ad Hoc yang memutuskan," jelasnya.

"Kecenderungannya nanti dibahas secara mendalam di Panitia Ad Hoc. Jadi Badan Pengkajian tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan a, b, c, no. Kami cuma memberikan hasil kajian. Kami bukan memutuskan. Jadi Badan Pengkajian cuma memberi bahan. Nanti yang memutuskan adalah Panitia Ad Hoc di dalam rapat paripurna MPR," sambung Politikus PDIP itu. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel