DJBC: Perluasan Cukai Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak pandemi Covid-19.

Dalam APBN 2021, pemerintah menargetkan pendapatan negara hingga Rp 1.743,6 triliun dengan hasil cukai ditargetkan mencapai Rp 180 triliun atau 10 persen dari pendapatan negara.

Kenaikan cukai ini sejalan dengan wacana pemerintah untuk menetapkan perluasan objek cukai pada tahun 2022, dengan menambahkan plastik sebagai barang kena cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan, DPR sendiri telah menyetujui penerapan cukai plastik.

"DPR telah menyetujui cukai kantong plastik, berikut dengan cukai kemasan dan wadah plastik, cukai diapers, cukai alat makan dan minuman sekali pakai. Sedangkan penambahan cukai untuk makanan dan minuman berpemanis atau MMDK belum disetujui," tutur Nirwala dalam keterangan diskusi virtual ekonomi dan politik, seperti dikutip Jumat (3/9/2021).

Target cukai sendiri mengalami peningkatan, khususnya di tahun 2022. Pada 2019 lalu, pemerintah menetapkan kenaikan target cukai sebesar 6,5 persen dari tahun 2020 atau naik 9,08 persen, dan di tahun 2022 akan mencapai 11,9 persen dari target 2021.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai diberlakukan hingga tahun 2021 ini, objek barang kena cukai baru terbatas pada tiga jenis barang, yaki etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk hasil tembakau.

Selama kurun waktu tersebut, pendapatan cukai hasil tembakau mendominasi pendapatan cukai hingga lebih dari 90 persen setiap tahunnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyebut, pemerintah perlu mengkaji lebih jauh terkait barang-barang yang berpotensi dikenakan cukai. Perluasan objek cukai perlu segera dibahas pemerintah dan DPR, seperti terhadap makanan minuman yang tinggi kandungan Gula, Garam dan Lemak (GGL), contohnya minuman berkarbonasi.

"Konsumsi GGL yang terus bertambah mengakibatkan meningkatnya risiko kesehatan, cukai akan membantu membuat masyarakat lebih menyadari menjaga kesehatan diri, tanpa harus memberatkan," jelas Eriko.

Hanya Ada 3 Objek Cukai

Sejumlah batang rokok ilegal diperlihatkan petugas saat rilis rokok ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Rokok ilegal ini diproduksi oleh mesin dengan total produksi 1500 batang per menit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sejumlah batang rokok ilegal diperlihatkan petugas saat rilis rokok ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Rokok ilegal ini diproduksi oleh mesin dengan total produksi 1500 batang per menit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esa Suryaningrum menambahkan, kebijakan ekstensifikasi atau perluasan objek cukai yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Pasalnya, selama puluhan tahun hanya ada tiga objek cukai di Indonesia.

"Industri Hasil Tembakau atau IHT layaknya angsa bertelur emas, yang terus diandalkan untuk mampu memenuhi target penerimaan cukai, meski dengan tarif cukai yang kian meningkat yang dibebankan," ujar Esa.

Jika tarif cukai IHT terus dinaikan, lanjut Esa, hal itu tidak akan optimal dan berpotensi memberikan dampak lain seperti perdagangan rokok illegal.

"Saat ini pun meski memenuhi target cukai, namun angka produksi hasil tembakau kian menurun. Untuk itu, perlu adanya peta jalan perluasan cukai," Esa menandaskan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel