DJKN Papua sebut PON berdampak pada ekonomi dan sosial

·Bacaan 2 menit

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua, Papua Barat dan Maluku menyebut dengan adanya penyelenggaraan PON XX, menumbuhkan dampak ekonomi dan sosial yang baik bagi masyarakat di sekitarnya.

Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Nikodemus Sigit di Jayapura, Jumat, mengatakan menumbuhkan dampak ekonomi dan sosial ini seperti kontribusi UMKM lokal pada penyelenggaraan festival.

"Hal tersebut juga berdampak pada bertumbuhnya pedagang UMKM di kawasan sekitar arena olahraga," katanya.

Baca juga: PON Papua, momentum kebangkitan UMKM dan milenial

Menurut Sigit, pemerintah berharap penyelenggaraan PON XX Papua dan Peparnas XVI akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua.

"Selain itu, pembangunan infrastruktur utama dan pendukung pada event tersebut diharapkan memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya," ujarnya.

Dia menjelaskan manfaat sosial ekonomi ini tidak hanya untuk pelaksanaan PON, melainkan juga secara jangka panjang.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Papua untuk selalu menjaga, merawat dan memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang telah dibangun," katanya lagi.

Sebelumnya, terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) XVI Tahun 2021 di Papua, Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 (Inpres 4/2021).

Baca juga: Pelaku UMKM: PON Papua bawa dampak positif

Berdasarkan Inpres 4/2021, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk memfasilitasi percepatan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh
kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait dan memfasilitasi percepatan hibah barang milik negara (BMN) prasarana dan sarana pertandingan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua.

Hingga 2021, pemerintah telah mengalokasikan Rp3.535,4 miliar dana APBN untuk mendukung iven tersebut, dana itu diberikan kepada delapan kementerian/lembaga secara bertahap mulai 2018 hingga 2021, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana iven.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Purwanto mengatakan dari Rp3.535,4 miliar dana APBN yang telah disebutkan sebelumnya, sebesar Rp1.747,8 miliar disalurkan kepada Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan beberapa sarana dan prasarana iven atau Barang Milik Negara (BMN) di antaranya adalah pembangunan arena, jalan, sanitasi, drainase, dan prasarana lainnya.

Adapun BMN yang rencananya akan dihibahkan Kementerian PUPR untuk kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua yakni Arena Akuatik, Istora Papua Bangkit, Arena Kriket, Hoki Indoor dan Outdoor, Kawasan Kampung Harapan, Kawasan Doyo Baru, Arena Sepatu Roda, Arena Panahan, Arena Dayung, Sistem Drainase Kabupaten Jayapura dan Sanitasi di mana nilai seluruh BMN dimaksud sebesar Rp1.350,67 miliar.

Baca juga: Meriahkan PON Papua, 100 UMKM ikut Festival Kopi di Jayapura

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel