Djoko: Inpres 2 Tahun 2013 Jangan Diartikan Macam-macam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (28/1/2013) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2013 mengenai Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Menurut Menko Polhukam, Djoko Suyanto, lahirnya Inpres ini lebih dilatarbelakangi meningkatnya konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun lalu. Khususnya konflik yang cenderung mengarah ke tindak kekerasan. Pun ada kesan yang tumbuh di masyarakat, bahwa penangannnya belum tuntas dan tidak tuntas.

Bercermin pada itu, kata Djoko, kedepan perlu ketanggap-segeraan aparat-aparat yang membidangi keamanan. Terutama Polri dan dibantu yang lain, termasuk TNI dan Kepala Daerah untuk dapat cepat bertindak dan menyelesaikan tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme yang berkembang di masyarakat.

"Karena itu, Inpres ini jangan diartikan macam-macam. Karena pijakan dari Inpres ini tetap mengacu pada Undang-undang (UU) Polri, UU TNI Pemda, UU intelejen negara. Dan utamanya UU Penanganan konflik sosial, UU Nomor 7 tahun 2009," tegas Djoko dalam Konferensi Pers kepada wartawan termasuk Tribunnews,com, usai Rapat Kerja Pemerintah 2013, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/1/2013).

Tepatnya, menurutnya, pasal 9 UU nomor 7 itu, dikatakan pemerintah pusat dan daerah berkewajiban meredam potensi konflik yang ada di masyarakat. Lebih lanjut di Pasal 10, Pemerintah pusat dan daerah diperintahkan, agar membangun sistem peringatan dini, yang berisikan peta potensi konflik-konflik di daerah-daerah. Kemudian mencegah terjadinya perluasan konflik itu sendiri.

Selain itu juga, Inpres yang kedua diterbitkan SBY pada tahun ini, juga utamanya dilandaskan pada UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah dalam tugas dan kewenangannya memiliki kewajiban diantaranya menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya.

"Atas dasar latar belakang, meningkatnya konflik dan belum terselesaikannya dengan baik konflik dan sinergi antara aparat-aparat yang belum terpadu, itulah yang menjadi perhatian utama diterbitkannya Inpres ini," tegas Djoko.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.