Djoko Susilo

Djoko Susilo adalah jenderal aktif pertama yang diberi status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi, yang dipimpin Abraham Samad itu, menunjuk Djoko sebagai tersangka dalam kasus korupsi simulator kendaraan di ujian SIM.

Pada tahun anggaran 2011, proyek pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri, saat itu dipimpin Djoko, memakan biaya Rp196 miliar lebih. KPK, yang mulai menyelidiki potensi penggelembungan harga simulator di proyek itu sejak awal 2012, menduga negara rugi antara Rp90-100 miliar.

Saat dinyatakan sebagai tersangka, Djoko tengah menjabat Gubernur Akademi Kepolisian di Magelang. Dari sekolah yang menelurkan elit-elit polisi itu, Djoko lulus pada tahun 1984. Nama batalion angkatannya adalah Jagratara, dari bahasa Sansekerta yang artinya "selalu waspada".

Sebagian besar karir Djoko diabdikan sebagai di jajaran direktorat lalu lintas. Ia pernah menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres Banyumas. Di Polda Metro Jaya, ia sempat menjabat Kepala Bagian Registrasi dan Identifikasi, bagian yang bertanggung jawab atas izin jalan kendaraan tipe apa pun, hingga urusan yang bersinggungan dengan pajak kendaraan, di Jakarta.

Dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan pangkat komisaris besar, ia dipromosikan sebagai orang kedua di Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri setelah ia lulus dari Sekolah Staf Perwira Tinggi dengan predikat lulusan terbaik. Tak sampai sebulan, ia mendapatkan bintang pertama saat diangkat menjadi Direktur Lalu Lintas Mabes Polri.

Belum cukup satu bintang, Kapolri saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, memberi Djoko satu bintang lagi, saat direktorat yang dipimpin Djoko dinaikkan levelnya menjadi Korps Lalu Lintas. Sebagai Kepala Korps itu, Djoko berpangkat inspektur jenderal.

Terakhir kali melaporkan kekayaan ke KPK pada 2010, Djoko mengaku memiliki harta sejumlah Rp5,6 miliar.

Kasus simulator SIM ini tak hanya populer karena melibatkan jenderal aktif. Unsur drama di sekitarnya juga menarik perhatian publik, yaitu saat KPK menggeledah kantor Djoko dan sempat dihalang-halangi polisi. Sempat ada tarik-ulur yang harus dicampuri oleh Presiden Yudhoyono.

Tak selesai di situ, Polri juga menarik sejumlah penyidiknya yang diperbantukan ke KPK. Beberapa penyidik itu ada yang menangani sejumlah kasus "penting" di KPK, termasuk kasus simulator SIM.

BACA JUGA:

Novel Baswedan

Kekayaan Rp 5,6 miliar

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...