Djoko Susilo Pintu Masuk KPK Periksa Kapolri?

INILAH.COM, Jakarta - Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo akhirnya bersedia menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Djoko Susilo tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (5/10/2012), pukul 09.10 WIB. Mengenakan baju safari, Djoko ditemani tim kuasa hukumnya. Puluhan polisi berjaga dan mengawalnya sampai masuk Gedung KPK. Pekan lalu, Irjen Djoko tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan masih menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus yang menjeratnya.

Secara terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pradopo sudah menginstruksikan agar Djoko Susilo memenuhi panggilan penyidik KPK. Kapolri melalui Divisi Hukum Mabes Polri telah menginstruksikan Djoko untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. 

Kedatangan Djoko Susilo ini memang ditunggu-tunggu KPK. Apalagi Ketua KPK Abraham Samad sudah memberikan warning bahwa Djoko Susilo akan ditahan. “Kalau tidak ada halangan, saya tidak akan beranjak dari tempat duduk saya di lantai 3 menunggu kedatangan penyidik dari lantai 7 untuk menyerahkan surat perintah penahanan untuk segera ditandatangani secara sah,” tandas Abraham, Kamis (4/10/2012). Namun hal itu tak terbukti dan Djoko Susilo tidak ditahan KPK.

Seperti diketahui, Irjen Djoko yang juga mantan gubernur Akademi Polisi ini dijadikan tersangka karena diduga telah menyalahgunakan kewenangan dalam proyek berbiaya Rp196 miliar tersebut.

Selain Djoko, pejabat pembuat komitmen Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (TII) Soekotjo S Bambang juga dijadikan tersangka.

Dalam kasus serupa, Polri yang juga ikut melakukan penyelidikan telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Komisaris Legimo, Budi Susanto, dan Soekotjo S Bambang.

Djoko diduga menerima suap miliaran rupiah dari Budi Susanto terkait proyek senilai Rp196 miliar tersebut. Uang suap itu diduga diberikan Budi melalui Sukotjo. Kasus ini berawal setelah PT CMMA, perusahaan milik Budi Susanto, menjadi pemenang tender proyek. Perusahaan tersebut membeli barang dari PT ITI senilai total Rp90 miliar.

Para analis menduga kuat, pemeriksaan Djoko sebagai tersangka di Gedung KPK bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Sebelumnya berbagai media menyebutkan adanya surat beredar salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/193/IV/2011. Dalam surat itu Kapolri Timur Pradopo menyetujui penetapan PT PT CMMA sebagai pemenang lelang pengadaan driving simulator pengemudi R4 (roda empat) tahun anggaran 2011. Surat tersebut diteken Kapolri selaku pengguna anggaran pada 8 April 2011.

Namun Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengklarifikasi bahwa, Kapolri memang menandatangani surat penetapan pemenang lelang pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri. Tapi, tak benar bila disebut dia ikut terlibat korupsi dalam proyek tersebut.  "Tandatangan Kapolri itu sudah sesuai prosedur administrasi, dimana kalau nilai proyek di atas Rp100 miliar harus diketahui pengguna anggaran, dalam hal ini Kapolri," terang Boy Rafli.

Desakan untuk mengusut Kapolri disampaikan anggota Komisi III, Eva K Sundari. Ia mengaku, masih menunggu dan berharap kedua lembaga penegak hukum tersebut tak tebang pilih dan bisa menyeret pelaku utama dalam kasus proyek pengadaan simulator SIM senilai Rp196 miliar.  

"Harapan kita bahwa pengungkapan oleh dua lembaga tidak tebang pilih, transparan dan sampai kepada master mind-nya. Karena penegakan disebut tebang pilih itu bukan hanya masalah siapa yang mau dibidik tapi bagaimana yang dibidik tidak hanya sebatas operator," jelas dia.

Sejauh ini, KPK belum berniat memanggil Kapolri untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. "Kita lihat perkembangannya. Tapi kami apresiasi dengan sikap yang menunjukkan keteladanan beliau (Timur) yang siap dipanggil (KPK). Itu bagus, berintegritas," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Kini semua di tangan KPK. Publik berharap KPK dapat mengusutnya secara tuntas. Apalagi sebelumnya,ratusan orang terdiri dari tokoh dan berbagai elemen masyarakat beberapa hari lalu berdatangan ke kantor KPK untuk mendirikan dukungan kepada lembaga itu. Mengenakan pakaian berwarna hitam, mereka membawa berbagai poster dan spandul ‘Bersihkan Polri Selamatkan KPK’ atau ‘Save KPK’.

Sungguh, siapapun politisi dan pejabat yang korupsi, harus ditindak tegas. Siapapun politisi maupun pejabat yang mau melumpuhkan KPK, bakal berhadapan dengan perlawanan rakyat  yang nyaris kehabisan asa dan air mata akibat korupsi yang merajalela.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.