DJPb: Penyaluran KUR Sulsel capai Rp15,30 Triliun

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulsel telah mencapai telah mencapai Rp15,30 triliun untuk 339.457 debitur hingga 17 November 2022.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan Syaiful di Makassar, Senin, menyebut akselerasi penyaluran KUR di wilayah Sulawesi Selatan kian meluas.

"Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sampai dengan 17 November 2022 penyaluran KUR di Sulsel tercatat Rp15,30 triliun. Capaian ini mengantarkan Sulsel berada pada posisi ke lima penyaluran KUR Nasional," ungkapnya.

Program KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Baca juga: Mentan serahkan bantuan senilai Rp150 miliar di Sulsel

Baca juga: Bank Mandiri salurkan KUR Rp34,38 triliun hingga Oktober 2022

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan skemanya, ujar Syaiful, KUR paling besar tersalur pada skema mikro sebesar Rp11,52 triliun untuk 300.420 debitur. Penyaluran KUR tertinggi pada Kota Makassar yakni tercatat sebesar Rp1,70 triliun atau berkontribusi 11,10 persen dari total penyaluran KUR di Sulsel.

Dilihat dari sektor perekonomian, penyaluran KUR yang paling besar di wilayah Sulsel tampak pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp6,83 triliun.

"Kinerja yang positif di sektor ini tentunya didukung oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Sulsel," kata Syaiful.

Kanwil DJPb Provinsi Sulsel sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan program KUR di Sulsel.

Secara periodik Kanwil DJPb Sulsel memantau dan mengevaluasi implementasi penyaluran KUR, baik dari sisi perbankan sebagai lembaga penyalur maupun konfirmasi dari sisi debitur.*

Baca juga: BPKP pastikan belum ada permintaan audit dana KUR Bima Rp39 miliar

Baca juga: BRI catat kredit tumbuh 7,92 persen ditopang segmen UMKM