DKI fasilitasi peningkatan usaha 336.528 Jakpreneur

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) DKI Jakarta memfasilitasi peningkatan usaha 336.528 peserta Jakprenuer mulai sertifikasi produksi hingga legalitas hak merek.

"Kami memiliki tugas untuk sama-sama dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi kewirausahaan, meningkatkan kualitas, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing para pelaku usaha tersebut," kata Kepala DPPKUKM DKI Elisabeth Ratu Rante Allo di Balai Kota Jakarta, Senin.

Adapun fasilitasi kepada pelaku usaha tergabung dalam Jakprenuer dan koperasi di antaranya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, sertifikasi produk halal dan hak merek.

Selain itu, fasilitasi akta pendirian koperasi, fasilitasi nomor induk koperasi dan pemberian rekomendasi kepada lembaga inkubator kewirausahaan.

Baca juga: Pelaku wirausaha terbantu adanya bimbingan teknis kewirausahaan

Selain itu, pelaku UMKM itu juga difasilitasi dalam pemasaran produk seperti melalui pameran salah satunya yang diadakan di Balai Kota Jakarta 21-24 November 2022.

Pameran itu diikuti oleh 67 Jakpreneur yang bergerak di sektor kuliner, fesyen dan kriya.

"Tujuan pameran ini juga dalam rangka mendorong promosi dan pemasaran produk-produk UMKM sehingga terjalin kemitraan antara Jakpreneur beserta para pemangku kepentingan dengan prinsip saling menguntungkan," imbuhnya.

Ia mengajak semua pihak berkolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, perguruan tinggi, media, serta berbagai pihak untuk menggiatkan perekonomian Jakarta dan mengendalikan inflasi daerah.

Baca juga: Jakpus selenggarakan bursa kerja guna menekan angka pengangguran

Pemprov DKI juga menyakini pameran UMKM itu akan menggerakkan sektor riil secara langsung di Jakarta dan memberi dampak berkelanjutan bagi kelangsungan pelaku UMKM.

Tak hanya itu, pameran usaha Jakpreneur tersebut juga menjadi bagian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan peningkatan belanja produk UMKM dan koperasi.

Selain pameran, para pelaku UMKM itu juga mengikuti sesi diskusi dan sosialisasi terkait perizinan usaha berbasis risiko, sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, keamanan pangan, transaksi digital hingga perlindungan konsumen.