Dokter Lintas Batas: Industri Farmasi Monopoli Bahan Vaksin COVID-19

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Dokter Lintas Batas (Medecins sans Frontieres/MSF) mendukung agar hak paten vaksin COVID-19 dilonggarkan. Ini sebagai upaya agar negara-negara berkembang bisa segera mendapatkan vaksin.

MSF menyorot India yang saat ini sedang terkena gelombang kedua COVID-19. Persentase vaksinasi di negara itu ternyata masih rendah, sehingga pelonggaran paten (patent waiver) dipercaya dapat menggenjot produksi vaksin.

Meski demikian, negara maju seperti Jerman menolak pelonggaran hak paten karena dianggap bukan solusi. Sentimen serupa juga datang dari industri farmasi yang menyebut bahwa hak paten saja tidak cukup, pasalnya membuat vaksin butuh bahan-bahan, serta kemampuan tenaga kerja.

Argumen itu dikritik oleh MSF. Dr. Yuan Qiong Hu dari MSF menyebut bahwa bahan-bahan itu sebetulnya juga dimonopoli perusahaan, sehingga ia mendorong agar hak paten bahan-bahan agar dilonggarkan juga.

"Kenapa kita tidak melonggarkan paten bahan-bahannya juga, jadi para produser juga bisa membantu, sebab sekarang mereka terkunci akibat adanya monopoli," ujar Dr. Yuan Qiong Hu dalam konferensi pers virtual MSF, Kamis (20/5/2021).

Sementara, terkait tenaga kerja, Dr. Hu menyebut negara berkembang seperti Bangladesh justru sudah siap untuk terlibat, tetapi minat mereka tidak dilirik oleh industri farmasi.

"Pada satu sisi, industri berkata butuh untuk mempercepat (produksi vaksin), di sisi lain mereka tidak mengizinkan opsi-opsi yang dapat mempercepat itu," ujar Dr. Hu.

"Tenaga kerjanya ada ... Waiver dan kebijakan-kebijakan lain dapat benar-benar membuka kunci dari situasi ini," tegas Dr. Hu.

Uni Eropa Belum Sepakat Soal Hak Paten Vaksin COVID-19

Penumpang berjalan di sepanjang peron di stasiun kereta utama di Frankfurt, Jerman, Jumat (14/8/2020). Mengenakan masker untuk melindungi diri dari corona Covid-19 adalah kewajiban di transportasi umum di Jerman. (AP Photo/Michael Probst)
Penumpang berjalan di sepanjang peron di stasiun kereta utama di Frankfurt, Jerman, Jumat (14/8/2020). Mengenakan masker untuk melindungi diri dari corona Covid-19 adalah kewajiban di transportasi umum di Jerman. (AP Photo/Michael Probst)

Pelonggaran hak paten vaksin ini didukung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, namun Uni Eropa belum setuju.

Awal bulan ini, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Igor Driesmans, berkata Presiden Biden belum menyerahkan proposalnya dan baru bicara lewat konferensi pers. Uni Eropa mengaku siap membaca proposal Biden jika sudah ada.

"Kita baru melihat konferensi pers yang sangat singkat dari pihak Presiden Biden. Saya berkata mari lihat secara konkrit apa yang mereka proposalkan," ujar Dubes Driesmand dalam peluncuran EU-ASEAN Blue Book 2021, Jumat 7 Mei 2021.

Dubes Driesmans berkata Uni Eropa siap membaca proposal dari Biden dengan terbuka. Namun, Uni Eropa berkata fokus saat ini adalah menggenjot produksi vaksin, serta menghindari penjegalan pengiriman vaksin ke negara yang butuh.

"Prioritas kita sekarang adalah menamabh kapasitas produksi, (tapi) kita akan mempelajari proposalnya dengan pikiran terbuka," ucapnya.

Andalan Uni Eropa saat ini adalah fasilitas COVAX. Dubes Driesmans berkata Uni Eropa adalah penyokong dana utama dari COVAX agar berbagai negara bisa mendapatkan vaksin multilateral.

Infografis Vaksin COVID-19:

Infografis Yuk Kenali Cara Kerja Vaksin Covid-19. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Yuk Kenali Cara Kerja Vaksin Covid-19. (Liputan6.com/Abdillah)
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel