Donald Trump Belum Izinkan Biden Akses Briefing Intelijen AS

Dedy Priatmojo
·Bacaan 2 menit

VIVA – Senator Oklahoma James Lankford mengatakan akan turun tangan jika pemerintahan Donald Trump tidak mengizinkan Presiden terpilih Joe Biden mengakses ke President's Daily Briefing (PDB) atau pengarahan intelijen harian Presiden pada akhir pekan ini.

Menurutnya, akses terhadap briefing informasi intelijen merupakan salah satu hak pertama seorang kandidat Presiden setelah memenangi pemilihan. Hingga saat ini, Biden belum mendapat akses President's Daily Briefing dari intelijen AS.

"Tidak ada ruginya dia mendapatkan pengarahan dan mampu melakukan itu," kata Lankford kepada stasiun radio KRMG dilansir CNN, Kamis, 12 November 2020. Ia mengaku duduk di Komite Pengawas Senat dan berwenang dalam masalah ini.

Senator dari Partai Republik itu menegaskan, jika pada Jumat ini Biden tak juga mendapat akses briefing intelijen atau masih dihalang-halangi pemerintahan Trump, ia yang akan melakukan intervensi. "Ini perlu dilakukan, sehingga terlepas dari hasil pemilihan, ke mana pun jalannya, orang-orang dapat siap untuk tugas itu," ujarnya.

Komentar Lankford muncul ketika Biden dan penasihat seniornya belum menerima briefing harian Presiden. Briefing intelijen yang sangat rahasia tentang masalah keamanan nasional yang mendesak, yang ditawarkan para pendahulunya.

Kantor Direktur Intelijen Nasional mengatakan pada Senin bahwa masalah akses briefing intelijen Joe Biden bersumber dari hasil pemilihan yang belum dipastikan oleh Administrasi Layanan Umum (GSA) - indikasi yang jelas bahwa tim transisi Biden tidak mendapatkan pengarahan yang sama seperti yang biasanya diterima oleh presiden terpilih.

Belum diketahui secara jelas apakah hasil pilpres perlu dipastikan lebih dulu sebelum presiden terpilih dapat menerima pengarahan intelijen secara resmi. Biden mengatakan bahwa briefing harian "Akan berguna, tetapi itu tidak perlu," terang Biden.

Senator Lankford juga menyinggung transisi kekuasaan yang singkat di AS pada 2000, yang menurut laporan bipartisan 9/11, hal itu berkontribusi pada kurangnya kesiapan keamanan menjelang serangan teror 9/11.

"Tidak ada yang salah dengan Wakil Presiden Biden mendapatkan pengarahan untuk bisa mempersiapkan dirinya dan agar dia bisa siap. Presiden sudah mendapatkan itu," kata Lankford. Ia menambahkan bahwa Wakil Presiden terpilih Kamala Harris, seorang senator Demokrat dari California, juga memiliki izin yang sama mulai menerima pengarahan intelijen karena dia menjabat di Komite Intelijen Senat.

Senator Mark Warner, pejabat tinggi Demokrat di Komite Intelijen, juga meminta agar Biden bisa menerima akses pengarahan intelijen.

"Seperti yang telah dilakukan dalam setiap transisi lainnya, Presiden harus memerintahkan agar Biden dan timnya menerima PDB, seperti yang telah dilakukan di masa lalu, bahkan pada pemilu tahun 2000 yang diperebutkan," kata Warner. "Sangat tidak bertanggung jawab untuk menahan ini di saat-saat yang tidak pasti ini".

Seperti kebanyakan rekan-rekannya di Partai Republik, Lankford lebih memilih mengakui kemenangan Joe Biden sebagai presiden terpilih AS, setelah media-media besar AS telah memproyeksikan kemenangannya pada Sabtu pekan lalu.

Namun demikian, Lankford mempersilakan Trump dapat melalui proses hukum dan mendapatkan jawaban yang sebenarnya sebelum Electoral College memberikan suaranya pada Desember mendatang. Ia yakin tidak ada bukti kredibel tentang kecurangan pemilih yang meluas dalam pemilu AS. (art)